Wakil Ketua DPRD Kota Manado Ikut Bimtek Bahas Kebijakan dan Penguatan Fungsi Bersama LPM Unsrat 

Manado, JAPOS.CO – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPM) Unsrat lakukan Bimtek bersana Pimpinan dan Anggota DPRD se Kota Manado Bahas Soal Kebijakan, Penguatan dan Penyusunan Keuangan Daerah DPRD Kota Manado di Hotel Mercure, Tateli, Senin (29/10).

Dalam pemaparan materi Dr Dani Robert Pinangsang, SH MH, menyampaikan tentang Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Penerintah Daerah, bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara Penyelenggara Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.

“Bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, “paparnya Dani.

Lanjutnya, sebelumnya ada PP 58, tahunn 2015 tapi sekarang ada PP 12 tahun 2019, yang notabene belum semua paham tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

“Yang kita pahami bersama karena dalam waktu dekat ini, DPRD sebagai fungsi pengawasan akan membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran,” ucapnya Pinangsag SH MH.

Menurut Pinangsang, PP 12 tahun 2019 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

“Jadi, Undang-Undang yang lebih di bawah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, artinya kalau Peraturan, Perwako tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perda, jadi kalau ada peraturan yang dibawa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebagai Wakil Rakyat DPRD harus diusulkan dan dibuat Peraturan baru, yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, dan juga, tidak boleh undang-undang berlaku surut, artinya undang-undang atau sesuatu yang belum diatur tetapi sudah diterapkan itu tidak bole,” sebut Pinagsang.

Saat di konfirmasi terkait dengan Bimtek yang sedang dilaksanakan, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Andrey Laikun menjelaskan bahwa tujuan dari Bimtak untuk menamba wawasan tentang kebijakan, penigatan dan penyusunan pengelolaan keuangan daerah berbasis zona integritas reformasi birokrasi dan tata penyusunan peraturan daerah,sebut Laikun.

“Dan tentunya ini merupakan satu PR dan pelajaran kepada kita sebagai Wakil Rakyat, dan sangat baik bagi kita sebagai Anggota Dewan yang masih baru, artinya baru beberapa bulan dilantik, semoga segala materi yang kita terima dalam kegiatan Bimtek ini dapat berguna untuk dilaksanakan, dengan selalu berpedoman pada segala ketentuan maupun peraturan perundangan yang berlaku, ” tutup Andrey Laikun.(Butje)

 219 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *