LSM Gasak Desak Kejagung Awasi Kejari Ketapang Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa

Ketapang, JAPOS.CO – Menurut Sekjen LSM Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (Gasak) Ketapang Drs. Hitmat Siregar, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan Dana Desa (DD) hingga ratusan triliun rupiah. 

Dana yang dikeluarkan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap desa yang menyebar di seluruh tanah air. Pemerintah sangat mengharapkan agar dana desa yang diberikan dapat membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat, menekan pengangguran, membangun infrastruktur, mengatasi masalah pendidikan maupun kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan desa lainnya. 

Namun saying, Dana Desa (DD) yang diberikan pemerintah tersebut sering disalah gunakan bahkan di korupsi oleh oknum kepala desa, seperti yang terjadi dan dilakukan oleh mantan Kades Bantan Sari Kecamatan Marau Ketapang, Kalimantan Barat. 

“Atas temuan dan laporan masyarakat, kami (LSM Gasak) telah melaporkan kasus mantan Kades berinisial L ke Kajari Ketapang untuk diproses hukum sesuai UU yang berlaku,” ucapnya. 

Mantan Kades L dianggap LSM Gasak, diduga telah melakukan korupsi dana desa pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.  “Dengan data dan bukti yang ada, mantan Kades Bantan Sari telah kami laporkan ke Kejari Ketapang sesuai No Surat 026/LSM GASAK/L/V/2019,” terang Hitmat Siregar Senin, (29/10/19). 

Namun sayang, laporan itu dinilai Gasak tidak ada pekembangan, sehingga membuat dirinya beberapa kali harus turun naik ke lembaga Adyaksa itu untuk menanyakan sejauh mana penanganan kasus korupsi DD yang dilaporkan. 

Hitmat Siregar menceritakan bahwa Kajari Ketapang berjanji akan menangani secara serius kasus tersebut. Namun sampai hari ini, dikatakannya, janji Kajari Ketapang untuk menuntaskan kasus tersebut belum terbukti, bahkan dinilai terkesan mandeg alias jalan ditempat. 

Melihat kenyatan ini, akhirnya LSM Gasak dibawah pimpinannya mencoba mencari dukungan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Pontianak.

Untuk mendapat dukungan, dia bersama-sama dengan lembaga peduli anti korupsi yang berada di Ibukota Provinsi Kalbar melakukan orasi di depan kantor Kajati, guna memepertegas dan menyampaikan kinerja Kajari dalam menangani kasus yang dilaporkan selama ini. 

Dalam orasinya, banyak hal yang disampaikan, diantaranya mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi DD oleh Mantan Kades L ada kejanggalan dalam proses hukumnya. Meski sudah kurang lebih setengah tahun berjalan, saksi dan terlapor sudah dipanggil, namun proses hukum dinilai tidak ada perkembangan. 

“Padahal saksi-saksi sudah dipanggil dan mantan Kades L sebagai pengguna anggaran sudah dua kali diperiksa, namun kasus ini sunyi begitu saja. Untuk itu kami minta Kajati Pontianak agar mengawasi kinerja Kajari Ketapang,” katanya. 

Tidak sampai disitu, untuk mendorong penegakan hukum dalam memberantas korupsi dana desa, LSM Gasak sudah melayangkan surat tahap dua kepada Jaksa Agung RI, sesuai nomor Surat 020/LSM Gasak/AUD/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, dengan cara mengantarkan langsung. 

“Bersamaan mengantarkan surat, Kejagung telah mengumpulkan Kejati seluruh Indonesia. Kejagung ST Burhanudin instruksikan kepada Kejati agar dapat lari kencang dalam penegakan hukum. Semoga statemant ini terbukti, berdampak juga pada kasus yang kami laporkan, tidak sebatas kata mutiara penyedap rasa,” imbuh Hitmat Siregar. 

LSM Gasak tetap memberikan kesempatan dan mendorong proses hukum yang sedang berjalan. Namun apabila kasus ini masih terlihat tidak ada progresnya, maka menurut Hitmat siregar tidak menutup kemungkinan mereka akan berorasi di depan gedung Kejagung Republik Indonesia. 

Sementara Kejaksaan Negeri melalui staf  Plh. Kasie Intel Kajari Ketapang Stefano mengatakan, proses hukum dugaan korupsi dana desa oleh mantan Kades Bantan Sari, Kecamatan Marau tetap berlanjut, dimana memasuki tahap penyelidikan dan pemanggilan para saksi. 

“Mohon maaf, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang sedang bertugas di luar kota, sementara Pelaksana Harian (Plh) Kasie Intel Pak Agus ada kesibukan. Untuk penanganan kasus dugaan korupsi DD Bantan Sari memasuki tahap penyelidikan dan pemanggilan para saksi,” kata Stefano seraya menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan setelah koordinasi dengan Plh. Kejari Ketapang, Rabu (30/19/2019).(Tris/Har)

 1,034 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *