Kajari Bangka Tegaskan Akan Periksa Semua Proyek PL di Kabupaten Bangka

Bangka, JAPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Rilke Jefry Huwea menegaskan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap semua proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) yang ada di setiap OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.  

“Dalam proses penyelidikan saya sudah perintahkan kepada Kasi Pidsus bahwa yang kita lihat bukan cuma urusan toilet. Toilet ini cuma sebagai pintu masuk saja, selanjutnya semua proyek yang ada di OPD terkait dengan penunjukan langsung itu kita periksa semuanya kenapa, itu namanya indikasi kalau ada satu yang tidak beres maka ada kemungkinan juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu saya sudah perintahkan untuk periksa itu semua dan saya tidak perduli pokoknya periksa semua-semuanya,” tegas Kajari Bangka Rilke Jefry Huwea saat ditemui Japos.co dikantornya  beberapa waktu lalu. 

Dijelaskannya bahwa pihaknya memberikan support kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Apa yang telah dilakukan pihaknya kedepan dapat menjadi masukan untuk membuat suatu kebijakan sehingga sekat-sekat yang kira-kira menjadi problem pembangunan segera dapat teratasi. 

“Persepsi kita harus jelas, kita memberikan dukungan kepada pemerintah daerah itu bukan dengan cara menyembunyikan tapi kita memperjelas semua supaya Bupati-nya tahu disini ada titik-titik rawan dan kedepan apa yang kita lakukan ini menjadi masukan buat Bupati untuk membuat kebijakan, sehingga kalau ada sekat-sekat yang kira-kira itu menjadi problem pembangunan itu bisa segera ditentukan dengan kebijakan Bupati,” ujar Kajari Bangka Rilke Jefry Huwea. 

Lanjutnya, Kejaksaan tidak dalam kapasitas untuk mencari siapa pelaku atau ada sentimen-sentimen tertentu karena kesepakatan dari awal bahwa pembangunan dari hasil penyerapan anggaran dan pemanfaatan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan.

Kejaksaan, sambungnya, merespon apa yang disampaikan masyarakat kepada pihak nya selaku penegak hukum jika ada hal-hal yang aneh menurut pandangan masyarakat, maka fungsi dari penegakan hukum adalah bagaimana merespon untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. 

“Kalau itu kita anggap layak maka kepada masyarakat kita sampaikan bahwa hasil temuan kita antara pembanguan fisik dan anggaran disiapkan itu layak dan berimbang akan tetapi kalau itu tidak layak maka pembangunan yang muaranya untuk kepentingan masyarakat. Kejaksaan akan menggunakan segela kewenangan yang ada padanya untuk merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat, baik itu dalam bentuk instrumen Kejaksaan atau istrumen Peradilan,” ungkap pria yang akrab disapa Jefry ini. (Oby)

 677 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *