Sidang Rawi Sangker, JPU Hadirkan Saksi BPN

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang dengan terdakwa Rawi Sangker atas dugaan pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (22/10) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU),Tri Wahyu Pratekta hadirkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagian kesengketaan, Aris kehadapan Majelis Hakim, Antonius Simbolon.

Aris menerangkan surat HGB bisa dikeluarkan melalui SK Gubernur atau melalui Mendagri, namun sumber girik melalui proses pelepasan terlebih dahulu.

“SK Mendagri dan Gubernur otomatis sebagai bukti, kalau sudah ada SPH dimohonkan dijadikan suatu SK, ” terang Aris dihadapan Mejalis Hakim.

Namun saat disinggung apakah sudah secara nyata ada proses ganti rugi, menurut Aris kalau yang diajukan seperti SK Mendagri maka sudah ada sesi pembebasan.

Sementara Jaksa Tri mempertanyakan adakah SK GB selain dari PT Taruma, Aris menegaskan hanya ada dua saja.

“Karena permintaanya hanya dua maka hanya dikeluarkan dua saja, salah satunya Rawa Teratai, ” terang Aris.

Menurut Aris, SKGB memiliki batas waktu yang ditentukan.

“Untuk HGB dengan nomor girik 144  masa berlaku dari tanggal 2 Maret 1990 hingga 26 Januari 2007 sedangkan HGB 87 Rawa teratai masa berlaku tanggap 2 Maret 1987 dan masa berakhit 22 Januari 2007, ” ungkapnya.

Objek tanah tersebut, lanjut Aris yang tercantum pada HGB 144 berada diwilayah desa Jatinegara, Kec Cakung. Dan HGB 87 berada di Rawa Teratai kec Cakung.

“Di HGB diterangkan adanya permohonan perpanjangan seperti HGB 87 didalam catatan kami tidak ada catatan permohonan perpanjangan dan HGB 144 tidak ada catatan permohonan perpanjangan, ” ujarnya.

Sebagai penutup Aris menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi pemekaran namun tidak ada pelaporan kepada pihak kelurahan.

“Kan yang yang harus melapor itu pemegang hak jadi harus sendirinya melapor, ” jelasnya pada saat kuasa hukum bertanya.

“Kami tidak bisa menyelenggarakan kalau tidak ada permohonan data, ” tutupnya.

Sebagai informasi atas perkara ini Direktur PT Taruma Indah, Rawi Sangker didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsider Pasal 266 ayat (2) KUHP, labih Subsidee Pasal 263 ayat (1) KUHP, laboh-lebih Subsider Pasal 263 ayat(2) KUHP.(Red)

 591 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *