Bawaslu Tanjab Barat Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif 2019

Kualatungkal, JAPOS.CO – Bawaslu Provinsi Jambi telah memproses 30 kasus pelanggaran pemilu 2019. Dari 30 kasus tersebut, cuma satu kasus yang berhasil dieksekusi dan inkrah memiliki hukum tetap, bertempat di Hotel Rivoli Kualatungkal, Selasa (22/10). 

Fachrul Rozi S. Sos Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi saat mengisi materi proses pembuktian 30 laporan pelanggaran tersebut mengatakan, hal tersebut memerlukan proses panjang. Penentuan tersangka harus dibuktikan dengan akurat dan sesuai unsur kelengkapan laporan. Dalam menangani kasus pemilu tersebut ada tiga lembaga yang tergabung dalam Gakumdu, yaitu Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. 

“Untuk itu kita harus menyatukan persepsi dalam menelaah laporan, semuanya harus sinkron ketiganya, baru bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya. Selain 30 kasus, banyak juga laporan yang sifatnya temuan petugas di lapangan, namun pihak kami tidak hanya tinggal diam, selalu menanggapi laporan dari semua elemen, investigasi tatap kita lakukan, dan kita juga selalu berdiskusi dengan teman-teman media massa, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari beberapa kasus yang ditangani, yang agak sulit dalam membuktikannya adalah kasus Money Politik, soalnya pembuktiannya ada prosedur yang harus dilakukan, termasuk adanya ajakan untuk memilih salah satu kandidat,” papar Fachrul. 

“Memang pidana politik uang gampang-gampang susah, memang harus dibuktikan adanya ajakan atau kampanye saat pemberian uang atau ada alat bukti yang mendukung dalam proses money politik tersebut. Hal tersebut tidak bisa langsung melakukan penahanan, ada prosesnya, hal itu hak dari pihak kepolisian yang menangkapnya, jika terbukti dalam aturan perundangan,” ucapnya. 

Ketua Bawaslu Tanjab Barat Hadi Siswa dalam membuka Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif, dalam rangka kilas balik penyelenggaraan pemilu 2019 menyampaikan beberapa hal, diantaranya, kejadian di Tebing Tinggi beberapa waktu lalu, laporan yang masuk ke Bawaslu sempat mentok lantaran tidak ada satupun pihak yang bersedia menjadi saksi. 

“Ketika kita proses dan naikkan ke tahap berikutnya ke Gakumdu, banyak yang tidak mau menjadi saksi, ini salah satu kendala bagi kita juga dalam menangani kasus pemilu. Saya berharap semua elemen sebagai pengawas partisipatif berhak membantu Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, kalau masalah laporan banyak, tapi mentah, akhirnya hanya kita jadikan temuan karena unsur pelaporan tidak lengkap, jika dinaikkan ke tahap selanjutnya, untuk Pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu Tanjab Barat mendapat masukan positif dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur. Masukan tersebut kita minta agar kita bersama – sama terus berbenah,” harap Ketua Bawaslu Tanjab Barat Hadi Siswa. (Tenk)

82 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!