Walikota Berhentikan Dirut PD Pasar Manado, Begini Tanggapan Hans Tinangon

Manado, JAPOS.CO – Walikota Manado memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan, atau memberikan sanksi administratif kepada semua jajarannya yang ada di wilayahnya, termasuk Dirut PD Pasar Manado.  Hal tersebut diungkapkan Drs Musa Hans Tinangon, M Sc sebagai Kepala Inspektorat Manado saat ditemui di ruang kerjanya, Senin ( 7/10).

Menurut Hans, melihat dari kejadian tersebut tidak wajar, hingga masuk keranah hukum, pasalnya Walikota mempunyai kewenangan untuk mutasi atau memberikan sanksi administratif.

“Pemberhentian tersebut, pak Walikota tidak serta merta langsung pecat kepada yang bersangkutan. Jadi rekomendasi dari Inspektorat, itu sala satu tolak ukur, “jelasnya.

Dan tentunya, lanjut Hans, Walikota mengevaluasi kinerja yang ada, karena sudah beberapa kali pertemuan selalau mempertanyakan progres, dan bukan cuma PD Pasar.

“Beliau tanya semua ke sejumlah SKPD persoalanya, PD Pasar paling teratas dari sekian banyak temuan, 16 poin temuan dan rekomendasi ada berapa puluh, tidak ada satu pun di tindak lanjuti, artinya Inspektorat sala satu pemberi rekomendasi untuk Track Record dan kalau mengenai prosedur konfirmasi dengan bidang pengawas, ” ujar Tinangon.

Lanjutnya, Walikota masih memberikan kesempatan, setelah dari Dirut PD Pasar, di angkat menjadi, Ketua Badan Pengawas PD Pasar Manado.

“Sebagai Ketua Badan Pengawas PD Pasar, ia justru lebih tinggi jabatanya karena, tupoksinya mengevaluasi dan mengawasi kinerja Direksi PD Pasar, ” terangnya.

Adapun surat rekomendasi BPK-RI untuk Ketua Badan Pegawas memberikan sanksi kepada Direktur Utama, artinya BPK-RI menyarankan bahwa Ketua Badan Pengawas PD Pasar, memberikan sanksi atau tindakan kepada Direktur Utama jika melakukan kesalahan.

“Kalau ditanya berapa lama dia menjabat pihaknya tidak tahu, tetapi yang pasti sejak serahkan jabatan itu, mantan Dirut tidak pernah masuk. Dan kalau mutasi jabatan itu kan kewenangan Walikota, ia juga menilai mana yang lebih cocok untuk ditempatkan, termasuk Dirut PD Pasar, PDAM, DLL karena seleku Walikota pemegang saham ia yang berhak, mau ditempatkan dimana saja, khususnya di wilayah Manado, “ungkap Hans.

Hans juga menambahkan bukan karena terkait masalah pemberhentian. “Kami kan sebagai Inspektorat Tupoksi kami melaporkan ke Walikota, semua kinarja dan hasil-hasil temuan BPK, dan yang kami laporkan bukan hanya PD Pasar saja. Pak Walikota juga minta semua SKPD, apalagi setiap bulanya, itu diminta, atau tidak diminta, kami tetap memberikan laporan kepada Walikota, ” tutup Tinangon.(Butje.L)

38 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!