Dugaan Kasus Pemalsuan, Oknum Jaksa Saling Cuci Tangan

Makassar, JAPOS.CO  –  Beberapa bulan lalu  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan melalui tim Ditreskrimum   memasang police line terhadap sebagian lahan pabrik PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang berlokasi di Kampung Bontomanai, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan.

Kasus ini mengarah ke perbuatan pidana, dimana tersangkanya, Bos PT SAUT, Panca Krisna dan mantan Pegawai BPN Sudarni.

Perihal tersebut membuat PT Japfa yang merupakan perusahaan pakan ternak terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini, tidak boleh lagi melakukan aktivitas atau menggunakan sejumlah gudang dan pabrik di atas lahan bersengketa ini.

Pemasangan police line  dilakukan setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar merampungkan pengukuran terhadap lahan seluas 6,2 Hektare (Ha) milik Muh Basir yang kini sudah dibanguni sejumlah gudang dan pabrik milik PT Japfa.

” Setelah pemasangan police line ini, maka PT Japfa tidak boleh lagi melakukan segala aktivitas di atas lahan itu, baik itu menggunakan gudang penyimpanan, mengoperasikan pabrik, dan memanfaatkan lapangan yang biasa digunakan menjemur bahan baku” tegas salah satu ahli waris, Muh Basir.

Sengketa tanah ini sendiri bermula ketika Hendro Susantio (alm) menjual lahan yang bukan miliknya, dengan cara melakukan “pemalsuan” dokumen kepemilikan tanah oleh Hendro Susantio.  Lahan tersebut di jual  ke Panca Trisna Bos  ( PT Sumber Adipangan Usaha Tama )  SAUT , kemudian Panca Trisna menjualnya lagi ke PT Japfa, perkara ini berproses dari Polda Sul Sel sampai ke pihak Kejaksaan Tinggi Sul Sel,  sejak 5 bulan lalu,  hingga saat ini perkara yang menyeret Bos PT SAUT belum  juga di limpahkan ke Pengadilan Makassar,untuk segera di sidangkan.

Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia ( LPPHI ) menyayangkan porses hukum yang terkesan tebang pilih, menurut Ketua, LPPHI, AB Rasyid ,” Perlu di telusuri, kasus ini, kenapa sampai berbulan bulan belum di sidang, apakah ada faktor X  sehingga  tersangka tidak di tahan, kemudian proses sidang juga belum di gelar, ataukah si Panca krisna, seorang pengusaha sehingga kebal Hukum ? “ tandas AB Rasyid.

Sementara, staf intel Kejari Makassar, Muhid SH, saat di temui pekan lalu oleh  awak media, mengatakan, “ Saya belum mengetahui persis kasus ini,  silahkan tanya Jaksanya, karena perkara ini dari Polda, berarti JPU nya dari Kejati” ujar Muhid.

Beberapa waktu lalu, Kasi Penkum Kejati Sul Sel, Salahuddin SH menjelaskan , bahwa semua perkara dari Kejaksaan Tinggi  yang diserahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kejari Makassar.  “ Terkait kasus Bos PT SAUT, Panca Krisna yang belum di serahkan ke Pengadilan, karena terkendala  persoalan intern, tidak ada seperti itu, kasus ini harus segera di sidangkan, apalagi pelimpahan tahap-tahapnya beberapa bulan lalu,  bahwa, kasus yang sudah di serahkan ke Kejasaan Negeri sudah menjadi tanggung jawab Kejari Makassar.(IJ/MH)

 

 1,400 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *