Andar Situmorang : Copot Kajati Jabar, Oknum Intelijen Disuap ?

BANDUNG, JAPOS.CO – Dugaan korupsi bantuan gubernur Jabar untuk Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis menjadi titik magnitude terbongkarnya perbuatan tak terpuji oknum intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Betapa tidak, JAPOS.CO disodori uang sebesar Rp. 25 juta (8/10), di salah satu ruangan kantor Bidang Intelijen, Kejati Jabar. Diduga uang tersebut hasil dari negosiasi pihak oknum di Kasi C Ekonomi Moneter dengan pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis.

Awalnya, JAPOS.CO dihubungi pihak intelijen Kejati Jabar Jumat (4/10) minta untuk ketemu pada Senen (6/10). Karena Senen jadwal padat pertemuan batal. Esok harinya Selasa (7/10) akhirnya Japos.co menjambangi Kejati Jabar. Nah, di salah satu ruangan Bidang Intelijen itulah JAPOS.CO di tawari uang. Japos.co menolak menerima uang tersebut.

Senen (6/10) JAPOS.CO menemui mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi, di Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Bandung. Hadadi yang kini jadi staf ahli Gubernur Jabar itu, mendengar kasus Unigal langsung menghubungi dengan ponsel Ketua yayasan Pendidikan Galuh, H Otong Taufik. Dikatakan Hadadi, H Otong mengaku sudah menyelesaikan masalah dengan pihak Kejati Jabar. “Dia sudah ketemu pihak kejati sebanyak 3 kali dan sudah selesai”, kata Hadadi.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma saat diminta komentarnya melalui ponsel (9/10) berharap korps Adyaksa bisa melakukan pengawasan yang terukur. “Sebenarnya kejaksaan sudah oversight. Ada Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal dan pengawasan internal juga ada di Kejagung ada Jamwas, Kejati Aswas cuma mungkin tidak maksimal karena tidak terukur. Pengawasan terukur dilakukan terhadap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Korps Adyaksa harus menghindari terjadinya malicious prosecution atau penuntutan jahat yang diluar KUHAP. Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap jaksa dan bersih mulai dari proses rekrutmen”, urai Alvon yang sedang berada di perjalanan menggunakan MRT.

Sementara Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Government Againts Corruption & Discrimination (GACD), Andar Situmorang, SH, MH menyebut institusi kejaksaan belum maksimal mereformasi diri. Dikatakanya, kejaksaan perlu memperbaiki mulai dari sistem rekrutmen pegawainya secara keseluruhan.

“Harus dibenahi dari hulunya. Rekrutmen pegawai secara keseluruhan harus bersih dari KKN. Nah apalagi kalau udah khusus profesi jaksanya. Bila ujian jaksa dilakukan dengan cara benar tentu tidak seperti sekarang. Bahkan sekarang dibuatkan wadah untuk kongkalingkong proyek yaitu TP4D. Itu justru merusak segalanya. TP4D itu diduga jadi payung menaungi oknum-oknum pejabat untuk menggerogoti uang negara di berbagai proyek-proyek pemerintah dan oknum jaksa kebagian. Oknum intelijen yang melakukan perbuatan itu harus diperiksa. Agak susah memang bila pemeriksaan internal, bisa saja uang hasil pemerasan itu mengalir ke atas. Kajati gagal dalam membina bawahannya. Jaksa Agung sebaiknya mencopot Kajati Jabar karena tak becus. Penyuapnya dari Unigal itu harus diperiksa secepatnya. Jangan jangan semua bantuan gubernur ke perguruan tinggi itu modus kejahatannya sama kaarena tidak dimonitoring. Apaalagi ada cashback dari penerima ke oknum pejabat bawahan gubernur  “, tandas Andar melalui ponsel (9/10), yang diminta komentarnya terkait dugaan oknum jaksa disuap.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikaan Jawa Barat, Yesa Sarwedi sebagai leading sector bantuan gubernur untuk perguruan tinggi mengatakan kita hanya memberi dana hibah saja dan tidak melakukan monitoring. “Kita tidak melakukan monitoring evaluasi seperti proyek-proyek fisik milik pemprov di bidang pendidikan selama ini. Seperti pembangunan Ruang Kelas Baru di SMA/SMK. Waktu itu pernah bermasalah karena dana hibah dari provinsi tidak masuk ke rekening Yayasan Pendidikan Galuh tapi masuk ke rekening pribadi Ketua Yayasannya. Kita minta untuk diperbaiki dengan cara transfer ke rekening resmi yayasan”, ungkap Yesa ketika ditemui di ruang kerjanya (9/10).

Sementara Ketua Umum Yasasan Pendidikan Galuh, H Otong ketika dihubungi melalui pesan Whatsapp (9/10) mengaku sedang mengikuti gelar perkara. Beberapa jam kemudian JAPOS.CO berupaya lagi menghubunginya, namun tak mendapat tanggapan.

Seperti diberitakan JAPOS.CO, akhirnya kasus dugaan korupsi di Yayasan Pendidikan Galuh (YPG) Ciamis memasuki babak baru. Ketua YPG, H Otong Husni Taufiq dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jabar. Senin (2/9) Otong didampingi salah seorang dekan dari Unigal mengklarifikasi tudingan korupsi yang diarahkan kepadanya. Sumber Japos.co di Kejati Jabar menyebut Otong membawa sejumlah dokumen YPG.

Dana hibah yang diperuntukkan beberapa item kegiatan dengan nilai miliaran rupiah itu disinyalir dikerjakan secara swakelola oleh pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. Tidak hanya itu, dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara pihak Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar dengan pihak YPG pada tahun 2015 itu ditanda tangani oleh Ketua Umum YPG, H Otong Husni Taufiq, S.IP, M.Si. Padahal, menurut sumber Otong saat itu belum jadi Ketua YPG.

“Pada tahun 2015 itu Unigal mendapat bantuan dana hibah dari gubernur sebesar Rp. 4,3 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukan pembangunan gedung dekanad Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Pembuatan Bangunan Pintu Gerbang. Pengerjaannya oleh sebuah perusahaan disinyalir milik Haji Otong sendiri. Jadi sebenarnya biaya semuanya tidak sebesar itu. Sebagai contoh Pintu Gerbang menurut kontraktor lainnya dengan fisik seperti itu biaya sampai Rp. 782 juta itu sangat mahal. Nah jadi diduga ada mark up nya”, ungkap sumber yang minta namanya dilindungi itu, di sebuah restoran di kawasan alun-alun Ciamis, baru-baru ini.

“Untuk pembangunan sarana prasarana di kampus Unigal saya rasa perlu di audit. Diharapkan pihak Polda Jabar atau Kejaksaan melakukan pemeriksaan untuk semua bantuan hibah gubernur yang dikucurkan ke Unigal. Pihak provinsi juga melakukan Monitoring dan Evaluasi patut dipertanyakan. Secara kesat mata dapat dilihat seperti biaya pembangunan gerbang yang mencapai angka hampir Rp. 800 juta. Padahal kontraktor lainnya sanggup bikin gerbang seperti itu paling mahal Rp, 200 juta artinya dimark up 400%. Sangat fantastis “, ungkap sumber itu. @lf

 

1,783 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!