Sakaria Tobing: Ganti Rugi Pengadaan Tanah Floodway Cisangkuy Yang Ditawarkan Tidak Layak Dan Adil

Bandung, JAPOS.CO – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas keberatan terhadap Penetapan Konsinyasi No.12/Pdt.Kons.2018/PN.Blb di layangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Gugatan tersebut antara Yapin Saputra dan Nansi Saputra yang di wakili Kuasa hukum Sakaria Tobing selaku Penggugat melawan Balai besar wilayah Sungai Citarum selaku tergugat 1, Gubernur Provinsi Jawa Barat, qq Bupati Kabupaten Bandung, qq BPN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Floodway Cisangkuy selaku terguggat II serta KJPP Firman Aziz selaku tergugat III.

“Dasar keberatan klien saya atas besarnya nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh tergugat II melalui consignatie pengadilan dengan penetapan No. 12/Pdt.Kons/2018/PN.Bale Bandung tertanggal 12 Desember 2018, yaitu dikarenakan penawaran tersebut sangat bertentangan dengan amanat Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ” jelas Sakaria kepada Japso.co, Rabu (9/10).

Menurut Sakaria, kliennya selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi tanah, tanaman dan bangunan merasa nilai ganti rugi yang ditawarkan sangat jauh dari kata layak dan adil sebab ganti rugi yang ditawarkan jauh dari harga pasaran tanah saat ini.

“Tanah dan bangunan aquo mempunyai nilai ekonomis bagi kelangsungan hidup dan perekenomian klien dan keluarga, karena di tanah dan bangunan milik penggugat I berdiri pabrik dan telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperuntukkan untuk industri, ” ungkapnya.

Masih kata Sakaria, bahwa selama negosiasi pihak tergugat II dan tergugat III tidak pernah melibatkan kliennya dalam penawaran.

“Dalam negosiasi maupun penilaian terhadap tanah dan bangunan aquo, milik klien saya dengan dibuktikan tidak adanya tanda tangan berita acara yang disetujui oleh para penggugat atas penilaian atau inventarisasi tanah, bangunan, tanaman dan hal-hal yang ada didalam tanah dan bangunan aquo milik para penggugat berita acara No. 6/lamp.VIA Cisangkuy/2017 dan No. 6/lamp.VIB Cisangkuy/2017 tertanggal 02 Oktober 2017, ” terang Sakaria.

Sementara, lanjut Sakaria surat keberatan yang dilayangkan tidak pernah ditanggapi dan itu jelas sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian yang besar.

“Seperti yang terlampir dalam gugatan bahwa, harga ganti rugi yang ditawarkan kepada klien saya atas penilaian tergugat III sebesar Rp. 1.122.952.000 (satu milyar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) luas tanah 702 m2. Kerugian sisa tanah tidak diperhitungan, padahal luas tanah klien saya seluas 1350 m2 sedangkan untuk  Penggugat II atas penilaian Tergugat III sebesar Rp. 884.726.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) luas tanah 690m2, ” tutur Sakaria.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kata Sakaria kliennya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan agar memerintahkan tergugat I melalui tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah dan bangunan beserta barang-barang yang ada didalamnya kepada para penggugat masing-masing sebagai berikut ganti rugi untuk Penggugat I sebesar Rp 9.330.468.750 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk penggugat II dengan ganti rugi Rp 6.763.059.375 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)secara tunai.

Hal senada juga ditegaskan Yapin Saputra bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kepadanya prihal penawaran atau negosiasi.

“Ada pemberitahuan melaui sekdes namhn secara lisan dan diberitahu setelah mereka melakukan perhitungan, ” singkatnya.(Red)

299 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!