Peresmian Kantor LBH Nusantara Untuk Kesejahteraan Rakyat Miskin

Jakarta, JAPOS.CO – Acara peresmian kantor LBH Nusantara untuk rakyat miskin sekaligus menjadi kantor kesekretariatan persiapan pencapresan Ahmad Robertus Rusmiarso. Selain itu menjadi tempat diskusi yang bertajuk “Menuju Masyarakat Adil, Makmur dan beradab”  serta memberikan pencerahan tentang “Kesejahtraan Terhadap Mayoritas dan Keadilan Untuk Minoritas”, Kamis, (3/10) di jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung Tg Priok, Jakarta Utara.

Adapun sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Dr Ribi Nurhadi, Seketaris Mui DKI Jakarta/Dosen Pasca Sarjana UNAS (Riba dalam Kontek perjanjian tanpa adanya Ijab Kabul pada pinjaman Onlien),  Dr Rudyono Darsono, SH MH, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Kesejahtraan terhadap mayoritas dan Keadilan untuk minoritas), Bambang Sulistomo (Ketua IPKI) (Memperkokoh persatuan membangun Negeri), Efendi Saman, SH ( Ketua LBH Nusantara) (Masyarakat yang berkedaulatan hukum) sebagai Moderator  Wagiman, S Fil, SH MH (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UTA’45 Jakarta).

Dr Rudyono Darsono SH MH, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA’45) mengatakan mendukung penuh langkah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara untuk memayungi hukum bagi rakyat miskin yang tidak mempunyai biaya bila berhadapan dengan perkara hukum. Bukan itu saja, LBH Nusantara juga memberikan edukasi pendidikan hukum bagi masyarakat secara gratis.

“Nantinya, selain LBH Nusantara ini, selain bergerak sebagai lembaga konsultasi dan lembaga pembelaan, LBH Nusantara juga berfungsi sebagai lembaga edukasi pendidikan masyarakat tentang hukum dan itu diberikan secara gratis, ” jelas Rudyano.

Menurut Rudyono, untuk penanganan kasusnya atau edukasi bagi masyarakat, perkara yang ditangani juga untuk seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di Jakarta saja.

Selain memberikan tempat bagi LBH Nusantara di samping kampus UTA 45, kata Rudyono melalui UTA 45 juga menjamin operasional bagi LBH Nusantara.

“17 Agustus akan mendukung (Operasional) itu. Universitas 17 Agustus akan mendukung semua edukasi-edukasi masyarakat tentang hukum di Indonesia. Jadi siapapun bisa konsultasi ke sini. Kita akan mendukung bagaimana membangun manusia Indonesia yang sadar hukum, ” terang Rudyono.

Dalam sambutannya Rudyono juga mengatakan kesejahteraan mayoritas dan keadilan untuk minoritas, (Pancasila di Ujung Jalan). Menurutnya, syarat sebuah Negara untuk maju adalah kesehjahtraan mayoritas tidak mungkin bisa tumbuh rasa nasionalisme dan toleransi yang hakiki tanpa kesejahteraan kelompok mayoritas.

“Indonesia dengan penduduk lebih kurang 85% Muslim adalah sebuah keharusan penguasa untuk berpikir dan berbuat, bagaimana memberikan kesehjahtraan kepada mereka, yang menjadi pintu masuk toleransi dan keadilan untuk minoritas. Berbicara tentang Pancasila tanpa mengimplementasikan nilai-nilainya adalah sebuah kejahatan dan penghinatan penguasa dalam menjalankan mandat yang telah diberikan rakyatnya, ”ucap Rudyono.

Sementara Ketua Yayasan UTA 45, Bambang Sulistomo (Ketua IPKI) menyebutkan, meski sudah sangat terlambat saat ini sudah saatnya era penegakan hukum untuk semua lapisan masyarakat Indonesia  yang awam hukum.

“Khususnya  lapisan bawah yang selama ini dizolimi mafia-mafia dalam penegakan hukum. Hukum harus benar-benar ditegakkan dengan menyingkirkan penjahat dalam dunia peradilan itu sendiri,” ujarnya.

Permainan penjahat dalam dunia peradilan, sudah sangat meresahkan. Sebagian besar, menurut Bambang masyarakat Indonesia menginginkan KPK diperkuat. Lain hal dengan koruptor, mereka menginginkan lembaga antirasuah itu dilemahkan selemah-lemahnya, dan itulah yang tengah terjadi saat ini dan seolah didukung sebagian masyarakat berkat polesan dan kamuflase yang dilakukan kawanan  koruptor tersebut dalam drama-dramanya.

“Hukum jangan lagi diperjualbelikan, diobral, dibarterkan dan masih banyak alasan lainnya, termasuk (seolah-olah) untuk  demokrasi. Demokrasi yang tengah  dijalankan di republik  ini memang masih berkutat pada demokrasi prosedural berupa pilkada, pileg dan pilpres. Belum demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang jauh dan bersih dari jual-beli  jabatan. Krisis kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan masih merajalela.  Polisi, jaksa dan hakim yang pintar tidak naik jabatan atau dipromosikan karena tidak mau mengikuti permainan-permainan pimpinan yang duduk di zona nyaman,” ungkap Bambang.

Lanjutnya, paradigma dan presfektif  hukum yang benar-benar berkeadilan harus dibangun dan dipupuk. KPK harus dipertahankan dengan sistem hukum yang berbeda dan khusus. Sebab, yang hendak diberantas dan dibasminya pun tindak kejahatan khusus pula.

“Tidak boleh lagi ada dipertontonkan sikap melambai-lambai,  mengesankan diri tak bersalah bahkan seolah pahlawan dari orang-orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sebab, dia adalah penjahat tidak hanya untuk institusi di mana perbuatan itu dilakukan tetapi juga untuk negara, rakyat dan bangsa ini. Oleh karena uang yang dikorup itu milik instansi, negara, rakyat dan bangsa ini. Koruptor memperkaya diri sendiri, orang lain dan kelompoknya dengan merugikan negara, rakyat dan bangsa ini sehingga sebagian masyarakat terus menerus tak dapat lepas dari kemiskinan akibat ulah koruptor kelas teri terutama kakap itu. Mereka harus diperangi dan dibasmi, ” paparnya.

Sebagai informasi LBH Nusantara yang dipimpin oleh Effendi Salman SH, nantinya tidak saja sebagai tempat bernaung bagi para advokat alumni Universitas 17 Agustus (UTA 45) namun juga advokat lainnya.(HermanY)

 

 1,745 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *