Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark Up

Sidoarjo, JAPOS.CO – Pekerjaan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo diduga mark up. Dugaan mencuat dengan ditemukanya pemahalan biaya yang diduga dilakukan sejak perencanaan pekerjaan. 

Dari hasil investigasi, ditemukan penyimpangan dengan melakukan pemahalan harga oleh PPK di satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Ir. Sukagsono. 

Beberapa item yang diduga melawan hukum dan merugikan keuangan negara diantaranya :

  1. Mark up biaya loging di RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) yang direncanakan dinas dialokasikan senilai Rp. 4 juta padahalrealnya biaya hanya Rp. 2 juta.
  2. Biaya pengeboran dan pembelian pipa dalam RAB dialokasikan senilai Rp. 78 juta padahal dalam realisasinya hanya butuh Rp. 48 juta.
  3. Pendamping atau faskel (Fasilitator Kelompok) mengarahkan kelompok (KKM) untuk membeli produk tertentu di toko atau perusahaan tertentu.
  4. Singgih sebagai faskel yang bertugas mendampingi KKM (Kelompok Masyarakat) mencari keuntungan pribadi dengan mengerjakan sendiri pekerjaan Pamsimas.
  5. PPK lalai dalam mengendalikan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
  6. Perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan benar (perencanaan copy paste).
  7. Tumpang tindih dengan anggaran dari dana desa Rp. 35 juta. 

Dari penyimpangan yang ditemukan dibeberapa lokasi, diduga hal ini juga terjadi di seluruh kegiatan Pamsimas yang jumlahnya hampir di 50 desa dan hal ini jelas merugikan negara. 

Diketahui dalam satu desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.000.000 ditambah dana desa sebesar Rp. 35.000.000. Jadi total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 385.000.000. Dalam realisasi untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam gambar, hanya membutuhkan Rp. 225.000.000 dan PPN + PPh 6% atau sekitar  Rp. 23.100.000. Jadi total untuk membangun Pamsimas senilai Rp. 248.000.000. Bila dialokasikan anggaran sebesar Rp. 385.000.000, masih memiliki sisa sebesar Rp. 136,900.000 per unit, kalau ada 50 unit berarti kerugian negara adalah senilai Rp 6.845.000.000 yang diduga dijadikan bancakan oleh oknum – oknum yang terlibat dalam kegiatan Pamsimas dan hal itu dibiarkan saja oleh PPK. 

Sulaiman selaku Kabid ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler menyarankan agar japos.co menghubungi Singgih selaku Faskel. Saat dikonfirmasi kembali ke kantornya pada Senin (30/9) sekitar pukul 9:30 WIB, Sulaiman tidak bersedia menemui japos.co dengan alasan sedang rapat. 

Sementara Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Ir. Didik Wahono yang dimintai komentarnya mengatakan akan segera melaporkan kasus ini. 

“Pasalnya telah ditemukan unsur melawan hukumnya, juga ada kerugian negaranya. Jadi hal itu dianggap telah memenuhi unsur untuk dilaporkan pada aparat hukum terkait,” pungkasnya.(ZEIN)

987 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!