Dewan KKU Dukung Desa Bentuk MPA

Kayong Utara, JAPOS.CO – Antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang kemungkinan akan terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Kayong Utara ( KKU ), Kepala Desa berinisiatif membentuk Satuan Tugas ( satgas ) Karhutla ditingkat desa yang ia pimpin. Demikian disampaikan Zainal Arifin, Kepala Desa Harapan Mulia ketika menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD KKU, Senin, (15/9) lalu.

“Satgas yang kita bentuk ini kita beri nama satgas Masyarakat Peduli Api (MPA) dan udah kita buatkan SK ini berjumlah 15 orang perwakilan tiap dusun, dana kegiatan satgas ini berasal dari dana desa namun, dikarenakan kurangnya peralatan pemadam kebakaran, kami berusaha mencari solusi apakah memungkinkan kegiatan satgas ini dibantu dananya melalui APBD, ” jelas Zainal di gedung DPRD KKU.

Ditambahkanya, hasil konsultasi ke beberapa anggota dewan, dijelaskan oleh mereka bahwa sebenarnya DPRD pun merasa memahami dan mengerti kondisi ini, sebab ini sudah menjadi isu nasional dan kejadian kebakaran hutan dan lahan diperkirakan bisa terjadi setiap tahunnya.

“Pada prinsipnya anggota DPRD sepakat dan setuju, namun mereka harus konsultasi dulu mengenai mekanisme pengganggaran jika kegiatan ini bisa menggunakan dana APBD kabupaten agar tidak bertentangan dengan peraturan, ” ujarnya.

Salah seorang warga yang mendampingi kepala desa menyatakan dan membenarkan bahwa desanya sudah terbentuk 15 orang warga yang dipilih dari tiap-tiap dusun yang ada didesanya.

“Benar, kami udah ada 15 orang personil sebagai komunitas masyarakat peduli api, semoga dewan mau membantu, ”harap Hermanto.

Menanggapi rencana tersebut, ketua fraksi partai Demokrat DPRD KKU, Riduansyah menyatakan pada prinsipnya fraksi Demokrat sepakat menyetujui menanggapi rencana dari kepala desa tersebut, bahkan dia mengharapkan agar bupati lebih menekankan kepada seluruh kepala desa di Kayong Utara untuk membentuk satgas MPA, sebab katanya, masyarakatlah yang lebih dulu mengetahui tiap kejadian ditempatnya.

“Kami dari Demokrat setuju hal tersebut, soal makanisme bantuan anggaran dikarenakan sudah ada OPD yang menangani hal-hal bencana seperti BPBD maka bisa saja kemungkinan bantuan anggaran tersebut diposkan di BPBD agar mudah dan tidak menyalahi aturan, ” kata Riduansyah.

Lanjutnya, masalah karhutla ini sudah menjadi wabah nasional dan berlangsung hampir setiap tahun, untuk itu fraksinya berharap agar bupati dan kepala OPD terkait dengan melibatkan masyarakat serius menangani.

“Mari kita cegah dan upayakan mencari solusi terkait ide yang datang dari masyarakat ini dan semoga desa yang lain yang ada di KKU ni meniru niat baik desa Harapan Mulia ini, ” ujar politisi muda ini.(Jahidin)

 445 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *