Ketua YPG Diperiksa Kejati Jabar

Bandung, JAPOS.CO – Akhirnya kasus dugaan korupsi di Yayasan Pendidikan Galuh (YPG) Ciamis memasuki babak baru. Ketua YPG, H Otong Husni Tafiq dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jabar, Rabu (4/9).

Menurut sumber Japos.co, di Kejati Jabar  menyebutkan Otong didampingi seorang dekan dari Unigal mengklarifikasi tudingan korupsi yang diarahkan kepadanya serta membawa sejumlah dokumen YPG.

“Suatu tindak pidana korupsi membutuhklan 2 alat bukti yang cukup. Jadi bila data-data yang sudah ditangan penyidik dikembangkan lagi on the spot ke lapangan bisa saja akan ditemukan unsur-unsur kerugian negaranya. Biasanya pihak kejaksaan minta kepada BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negaranya. Ini awal dari pengungkapan dugaan penyimpangan atas bantuan dana hibah dari Provinsi Jabar kepada sejumlah perguruan tinggi selama ini, ”urai sumber tersebut.

Seperti di beritakan Japos.co sebelumnya, dugaan korupsi Dana Hibah Gubernur Jabar di Universitas Galuh secara resmi akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis sebagai penerima dianggap paling bertanggung jawab atas pemanfaatan dana dengan besarann total Rp. 6 miliar lebih itu. Hal ini dikatakan sumber Japos.co, di kantin kejujuran, Kejati Jabar (28/8).

“Kita sudah diskusikan dugaan penyimpangan termasuk mark down atau sebaliknya mark up dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di UNIGAL. Dugaan legalitas Ketua Umum Yayasan saat tahun 2015 menandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara pihak Yayasan dan pihak Dinas Pendidikan Jabar. Pada saat itu pak Otong belum jadi Ketua Umum. Ketua Umum masih yang lama pak Raden DidaYudanegara. Pak Otong itu baru jadi Ketua Umum pada 10 Oktober 2017 di perubahan data yayasan di notaris Nevie Alifah Assegaf, SH”, urai sumber tersebut.

Pihak Dinas Pendidikan Jabar berjanji akan mempelajari dugaan penyimpangan dana hibah Gubernur Jabar di UNIGAL. “Yaa..nanti dipelajari dulu, ”janji Kabid Pendidikan Menengah Umum, Yesa Sarwedi melalui pesan Whatsapp (23/8).

Miliaran rupiah dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat  yang dikucurkan kepada Universitas Galuh Ciamis diduga bermasalah. Dana hibah yang diperuntukkan beberapa item kegiatan dengan nilai miliaran rupiah itu disinyalir dikerjakan secara swakelola oleh pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. Tidak hanya itu, dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara pihak Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Pendidikan Jabar dengan pihak YPG pada tahun 2015 itu ditanda tangani oleh Ketua Umum YPG, H Otong Husni Taufiq, S IP, MSi. Padahal Otong saat itu belum jadi Ketua YPG.

“Pada tahun 2015 itu Unigal mendapat bantuan dana hibah dari gubernur sebesar Rp. 4,3 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukan pembangunan gedung dekanad Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Pembuatan Bangunan Pintu Gerbang. Pengerjaannya oleh sebuah perusahaan disinyalir milik Haji Otong sendiri. Jadi sebenarnya biaya semuanya tidak sebesar itu. Sebagai contoh Pintu Gerbang menurut kontraktor lainnya dengan fisik seperti itu biaya sampai Rp. 782 juta itu sangat mahal. Nah jadi diduga ada mark up nya, ”ungkap sumber yang minta namanya dilindungi itu, di sebuah restoran di kawasan alun-alun Ciamis (15/8).

“Untuk pembangunan sarana prasarana di kampus Unigal saya rasa perlu di audit. Diharapkan pihak Polda Jabar atau Kejaksaan melakukan pemeriksaan untuk semua bantuan hibah gubernur yang dikucurkan ke Unigal. Pihak provinsi juga melakukan Monitoring dan Evaluasi patut dipertanyakan. Secara kesat mata dapat dilihat seperti biaya pembangunan gerbang yang mencapai angka hampir Rp. 800 juta. Sangat fantastis, “ungkap sumber itu.

Ketua Umum YPG, H Otong Husni Taufiq melalui telepon seluler membantah semua tudingan miring tersebut.“Tidak benar itu. Unigal 2 kali dapat hibah dari provinsi. Bantuan pertama tahun 2015 diaudit oleh akuntan publik dari Bandung. Untuk yang keduanya kami didampingi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Ciamis, ”sanggahnya melalui ponsel.

Dijelaskan Otong, bahwa saat pertama mendapatkan bantuan dia sudah jadi Ketua Umum YPG. “Saat itu masa transisi kepengurusan yayasan. Menurut Undang-Undang pihak yayasan cukup melaporkan saja ke pihak Kemenkumham. Jadi sejak 2014 saya sudah jadi Ketua Umum YPG sesuai akta notaris yang dilaporkan, ”kilah Otong.@lf

 

 1,331 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *