LMND Menilai Kegiatan Kepala Desa Study Banding Ke Bali Dinilai Tidak Subtantif

Pandeglang, JAPOS.CO – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif kota Pandeglang menyoal Kegiatan Pemberdayaan Kepala Desa pergi ke Bali dalam rangka Study banding guna Belajar membangun Bumdes di nilai tidak Subtantif dan bukan solusi dalam menjawab Permasalahan di desa.

Selain membebani keuangan negara dimana desa–desa di Pandeglang infrastukturnya masih buruk, studi tersebut dinilai Yudistira menegasikan program Bursa Inovasi Desa (BID) yang digagas Kementrian Desa PDTT dengan dukungan anggaran milyaran rupiah, “tukas Yudistira Ketua Umum LMND Pandeglang.

“Sejak 2017 Kemendes sudah meluncurkan BID yang terkoneksi secara nasional.Desa tinggal mengisi kartu komitmen di bursa inovasi, novasi apa yang di inginkan. Ada bidang infrastruktur, ekonomi dan PSDM. Tinggal klik saja model apa yang diinginkan. Tidak perlu jauh-jauh ke Bali, ”kata Yudistira.

Menurut Yudistira, TPID yang sudah dibentuk di Pandeglang akan memfasilitasi desa soal inovasi di desa.

“Studi banding seperti demikian sudah tidak relevan, karena sudah ada programnya yaitu Bursa Inovasi Desa. Anehnya masih saja APBDes diarahkan untuk hal tak penting seperti mempertontonkan kebodohan,” jelas Yudistira pada Japos.co, Kamis (29/8).

Masih kata Yudistira, di TPID semua lengkap, dari mulai capturing, sampai mendatangkan pakar ke lokasi desa yang ditunjuk oleh TPID.

“Semua desa diseluruh Indonesia yang berhasil membangun desanya itu masuk dalam program BID. Desa dapat dua pilihan, membuat inovasi mandiri atau menduplikasi desa-desa yang sudah berhasil membangun desanya, “ujarnya.

Program inovasi desa sebetulnya dimaksudkan demikian, agar desa lewat dana desanya fokus membuat program real. Sementara untuk suport idenya di buat program terpisah yaitu Bursa Inovasi Desa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Taufik Madjid sebagaimana dilansir republika.co.id mengatakan pemerintah telah menggulirkan Program Inovasi Desa (PID) sejak 2017.

Taufik menjelaskan, BID merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa, dan merupakan media belajar bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh informasi (referensi) yang dapat mendukung pembangunan desa.

“Gunakan program ini untuk bertukar inovasi dan belajar agar pemerintah desa memiliki referensi dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan desa, serta menggunakan dana desa secara lebih optimal, inovatif dan berkualitas,” katanya.

Lanjut Taufik, BID wajib dilaksanakan di kabupaten di seluruh Indonesia dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Namun pada 2019, BID dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) kecamatan, sehingga lebih dekat ke desa, baik dilaksanakan di kecamatan maupun klaster kecamatan.

Taufik menyebut, pelaksanaan BID di kabupaten dari tahun ke tahun meningkat cukup baik. Pada 2017, kabupaten yang melaksanakan BID sebanyak 236 kabupaten, dan pada 2018 menjadi 428 kabupaten.

Sekadar informasi, para kepala desa se Pandeglang dijadwalkan akan terbang ke Bali belajar tata kelola BUMDes. Setiap kades membayar Rp 10 juta dari DD. Selain itu, sekdes se Pandeglang pun diagendakan terbang ke Lombok menggunakan DD masing-masing Rp 10 juta.(Na2)

 

 1,328 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *