Soal Dugaan Mark Up Pembelian Mobil Ambulan Desa Ciawi–Patia, Komando Akan Demo

Pandeglang, JAPOS.CO – Alokasi dana desa (ADD ) yang selalu di terima tiap tahunnya oleh Desa Ciawi, Kecamatan Patia menjadi sorotan aktifis Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia ( KOMANDO ) Pandeglang. Kali ini anggaran DD tahap 2 tahun 2018 alokasinya diperuntukan pembelian mobil ambulan.

Yang menjadi pemicu KOMANDO akan melakukan aksi demo  pasalnya dalam pembelian mobil tersebut diduga di mark up yang dilakukan Kepala Desa Ciawi, seperti pemberitaan Japos.co waktu lalu. Rencananya demo akan di laksanakan dalam waktu dekat ini  di kantor Bupati dan DPMPD Pandeglang.

Menurut Ketua KOMANDO, Maman Maulana, aksi demo yang sudah direncanakam sebelumnya itu bertujuan agar penggunaan atau pun alokasi dana desa di tiap–tiap desa se-Kabupaten Pandeglang ini tidak main–main.

“Agar alokasi dana tidak asal digunakan saja sehingga banyak sekali penyelewengan seperti di banyaknya pemberitaan media masa. dan agar menjadi perhatian Bupati, DPMPD, Inspektorat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban pekerjaan saja, “ujar Maman Maulana.

“Kami tidak akan tinggal diam ketika masih ada penyelewengan penggunaan anggaran khususnya dana DD yang di gelontorkan cukup signifikan yaitu 1 milyar untuk satu desa yang tak lain uang itu adalah uang rakyat bukan uang pribadi Kepala desa, “terangnya.

Maman juga mencontohkan kejadian yang terjadi di Desa Ciawi, Kecamatan Patia yaitu munculnya kasus dugaan mark up pembelian mobil ambulan.

“Kita cek di aplikasi Jaga milik KPK terlihat Rp.205 juta namun kenyataanmya harga pembelian mobil ambilan itu Cuma Rp.187 juta, nah itu kan sudah melakukan tindakan melawan hokum, ” kata dia pada Japos.co melalui sambungan telefon seluler, Selasa (20/8).

Faqih Topan selaku Sekjen menambahkan dugaan mark up oleh Kepala desa Ciawi itu sudah mencederai Undang–undang desa, walaupun beralasan sisanya di Silpakan, itu merupakan dalih melalukan pembenaran saja.

“Menurut saya Kepala desa itu tak mengerti mengenai mekanisme dan aturan main tentang anggaran Silpa. Alasan itu tak masuk akal, kalo bener di Silpakan kenapa di aplikasi jaga KPK untuk pembelian roda 4 tertulis Rp.205 juta, bukan Rp.187 juta, terus mana yang bener itu?” imbuhnya .

Namun M.Subur kepala Desa Ciawi saat di hubungi lewat WhatsApp untuk di pinta hak jawab terkait rencana aksi KOMANDO, hingga berita ini diturunkan tidak  menjawab. (N@2)

 

 

 

 1,262 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *