Yusuf Abraham: Keputusan Hakim Dalam Sidang Praperadilan Akan Punya Dampak Bagi Warga Papua

Jakarta, JAPOS.COSidang praperadilan atas eksekusi terpidana kasus ijazah palsu Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (STT Setia) Mathius Mangentang dan Ernawati Simbolon digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/8).

Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal, Suparman Nyompa, SH MH dengan agenda penyerahan jawaban dari pihak Kejari Jaktim selaku Termohon.

Menanggapi praperadilan tersebut, Juru bicara korban ijazah palsu, Yusuf Abraham Selly menjelaskan hal tersebut merupakan hak dari para terpidana.

“Itu hak mereka, dan pasti negara memfasilitasi,” ujarnya saat ditemui di PN Jaktim, Selasa (20/8).

Menurut Bung Yus sapaan akrab Yusuf Abraham bahwa proses eksekusi yang dipermasalahkan oleh pihak terpidana tidak akan mempengaruhi apa-apa.

Bung Yus meyakini bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari jaktim) tidak akan sembarangan melakukan eksekusi.

“JPU melakukan eksekusi, bukan asal eksekusi, jelas ada dasarnya, ” yakinnya.

Masih kata Bung Yus, berharap semua pihak dapat melihat permasalahan tersebut pada pokoknya, bukan hal lain.

“Permasalahan disinikan Prodi PGSD, bukan Pendidikan Agama Kristen (PAK), kalau PAK jelas ada Izinnya, tapi PGSD tidak, dan yang jadi masalah adalah PGSD,” terangnya.

Lanjut Bung Yus, bahwa yang menjadi korban dari Ijazah palsu tersebut banyak dari Papua yang selama ini rela mendidik anak-anak didaerah konflik.

“Dengan adanya kasus ini, mereka seperti ditempatkan pada masyarakat kelas 3 atau 4,” ujarnya.

“Jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini maka biarkan saja mereka merdeka,” tambah Bung Yus seraya menyampaikan pesan korban.

” Dengan proses eksekusi kemaren jelas menjadi kabar baik bagi para korban, dan untuk praperadilan ini kami yakin hakim juga akan menggunakan hati,” ujarnya.

Melihat kondisi Papua saat ini, Bung Yus meyakini putusan hakim dalam sidang praperadilan akan punya dampak setidaknya bagi warga Papua yang telah dirugikan karena menjadi korban ijazah palsu yang diterbitkan para terpidana.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa kedua terpidana ijazah palsu tersebut sebelumnya resmi menjadi terpidana dan dinyatakan bersalah dengan melanggar UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan menerbitkan ijazah bodong tanpa dilengkapi izin penyelenggaraan pendidikan dimana yang bersangkutan divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000, – (subsider 3 bulan) pada 7 Maret 2018.

Berlanjut ke banding di Pengadilan Tinggi dan melalui proses kasasi pada Mahkamah Agung (MA) dalam kasus perkara nomor 251/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 5 September 2018, Jo nomor 100/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Tim tertanggal 7 Maret 2018 kedua terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 3319K/PIDSUS/2018.(d2)

 605 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *