Pengadaan Alat Panic Button Program Dinas Perhubungan Diduga Tidak Sesuai Specifikasi

Surabaya, JAPOS.CO – Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui program Dinas perhubungan mengalokasikan APBD 2019. Kegiatan yang sudah terprogram oleh Satker pada Dinas Perhubungan Kota surabaya yaitu paket pengadaan dan pemasangan Emergency Panic Button.

Adapun untuk tujuan program tersebut agar laporan warga terhadap kejadian tindak pidana kriminal di lapangan bisa terditeksi bahkan terpantau oleh pusat dengan sistim Alat canggih berlatar blakang Smart City teknologi informasi dan komunikasi internet of things (ioT). Hal tersebut cara aman untuk mengelola aset kota dan mewujudkan keamanan tersendiri di kota Surabaya.

Dalam hal ini masyarakat dapat langsung memberikan data/informasi atau pun keluhan yang di dapat di area–area tertentu kepada petugas command center sehingga keluhan dari masyarakat dapat di tindaklanjuti secara cepat dan effesien .

Harapan kedepan dari kegiatan ini adalah meningkatkan keamanan kota dan mewujudkan konsep smart city yang sudah di lakukan sebelumnya.

Yang menjadi target dan sasaran dari kegiatan ini adalah pengadaan pemasangan Emergency Panic Button yang terintegrasi dengan command center siola.

Sementara dari pantauan JAPOS.CO dilapangan pada beberapa lokasi diduga tidak sesuai specifikasi pada fisik barang yang terpasang yang diduga menyimpang diantaranya:

1.Letak pasangan panel surya berbentuk kotak sedikit memanjang posisi atas sebenarnya agak miring beberapa derajat dan bawah panel terdapat penyangga akan tetapi tidak dan dilakukan maximal bahkan terlihat lurus keatas.

2.Ornamen lampu seharusnya menggunakan motif cutting laser finish cat Coating pada badan plat warna orange tidak dilakukan akan tetapi kondisi fisik nampak terdapat kaca bermotif kembang.

3.Terdapat lampu PJU type LED dengan ukuran sesuai kebutuhan akan tetapi tak terlihat dipasang hanya berupa pipa penyangga.

4.Untuk perangkat IP kamera memakai MP panoramic view 360° berbentuk bundar menonjol akan tetapi terlihat bentuk segitiga.

 5.Posisi Cor bawah sbagai penyangga diduga melakukan pengiritan dengan tidak di menggunakan redy mix mengacu karakteristik sesuai ketentuan umum PBI 1971 akan tetapi dilakukan secara manual dengan campuran alakadarnya.

Menanggapi dugaan ketidaksamaan antara kondisi barang dilapangan Sekjen LSM WAR, Zainal Abidin mengatakan seharusnya tidak mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 11 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Dalam hal ini masyarakat berharap agar satker penyelenggara pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak lemah dan tutup mata dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran pada unit kerja­nya. Serta dalam kewenangannya PPKom dan PPTK pelaksanaan pe­kerjaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, minimal memberikan sanksi blacklist tehadap rekanan.

Selain itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga diminta bekerja serius dalam memeriksa dan menilai hasil pekerjaan agar memedomani spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.(junn)

 1,176 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *