APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong Kades

Sidoarjo, JAPOS.CO – Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini ditegaskan oleh salah satu ketua RT di Desa Pademo Negoro yang tidak mau namanya disebutkan.

Dari penelusuran japos.co, ditemukan ketidak transparanan pengelolaan Dana Desa  seperti pada penyertaan modal dari Dana Desa ke Bumdes. Pemdes Pademonegoro menyertakan modal sebesar Rp. 200 juta pada tahun anggaran 2017 dan Rp. 200 juta pada tahun 2018. 

Bumdes sebesar Rp 400 juta ini dibelanjakan untuk merealisasikan pembangunan kolam pancing desa, yakni “Gajah Oling ” dengan lebar kolam 8 m dan panjang 12 m. Dalam pembangunan kolam ini, bendahara Bumdes Muryanto dan Ketua Bumdes Tiyo hanya sebagai pelaksana saja, karena setelah mengambil uang dari bank, dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Desa Ispriyanto bahkan buku tabunganpun juga ikut dibawa. 

Dari pantauan dilokasi, fisik kolam pancing saat ini sudah rusak parah karena kolam tidak direncanakan dengan baik dan hanya dibuat dari kerangka batang bambu yang kemudian dilapisi oleh asbes. Dalam pembangunan kolam pancing yang memakan dana sebesar Rp. 400 juta ini, diduga sebagian dana masuk kantong Kepala Desa Ispriyanto. 

Ketika dikonfimasi, Ispriyanto mengatakan bahwa dirinya sebagai pengawas Bumdes yang membelanjakan seluruh material untuk pembangunan kolam pancing tersebut. 

“Saya sebagai pengawas Bumdes memang yang membelajakan seluruh matetial untuk pembangunan Kolam pancing ini, tapi yang membayar tetaplah bendahara Bumdes Muryanto,” ujarnya. 

Saat dikonfirmasi terkait pembangunan tempat pembakaran sampah yang dinilai oleh warga Desa Pademo Negoro gagal kontruksi, Kepala Desa Ispriyanto menjelaskan bahwa pihak desa hanya membayar Rp. 125 juta kepada pihak rekanan yang mengerjakan  kontruksi incenerator pembakaran sampah di sebelah kolam pancing desa. 

Namun keterangan Ispriyanto ini bertolak belakang dengan data APBDes yang di upload di sistem Informasi Desa, karena dalam APBDes Pademonegoro dialokasikan dana pembangunan pembakaran sampah ini senilai Rp. 88 juta. Dan pada tahun anggaran 2018, Desa Pademonegoro mengalokasikan kembali Anggaran senilai Rp. 28 juta untuk pemeliharaan tempat pembakaran sampah.  

Hal inilah yang dipertanyakan oleh warga masyarakat RT 1 bahwa bila incenerator pembakaran sampah yang tidak berfungsi ini saja menghabiskan Rp. 125 juta dan masih ditambah lagi Rp 28 juta. “Itu kan pemborosan mas,” ungkap warga RT 1 RW 4 ini kepada japos.co.

Terpisah, Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Ir Didik Wahono, SH MSi yang dimintai komentarnya terkait hal tersebut mengatakan bahwa dirinya akan melakukan investigasi atas kegagalan pembangunan di Desa Pademonegoro.

“Saya akan memimpin langsung tim untuk melakukan Investigasi atas kegagalan pembangunan di Desa Pademonegoro, karena kuat dugaan kami bahwa sebagian besar Dana Desa yang dikucurkan negara ke desa ini bocor dan masuk ke kantong kepala desa,” pungkas Didik.(ZEIN)

 1,269 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *