APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak Transparan

Sidoarjo, JAPOS.CO – Pengelolaan APBDes di setiap desa di Indonesia dipersyaratkan untuk dikelola secara transparan, akuntabel serta memenuhi azas manfaat, ekonomis, efisien dan mengutamakan pemberdayaan masyarakatat desa itu sendiri.

Desa Sidokepung adalah salah satu desa di Kecamatan Buduran yang dipimpin oleh Elok Suciwati, SH sebagai kepala desa.  Dalam pengelolaan anggaran desa, baik dari dana desa APBN maupun ADD dari APBD, diduga sama sekali tidak transparan dan bahkan terkesan slintutan (sembunyi -sembunyi). Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang tahu berapa besaran dana yang digunakan untuk pembangunan pada Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019. 

Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Sidokepung, Japos.co dan tim mendatangi Balai desa Sidokepung dan menanyakan anggaran pembangunan jembatan di Dusun Ngepung kepada para perangkat desa yang ada dibalai desa. Namun tidak ada satupun yang mengetahui berapakah besaran biaya untuk pembangunan jembatan tersebut. 

Lebih jauh dari penelusuran japos.co dan tim  di Desa Sidokepung, tidak pernah memasang papan informasi untuk setiap kegiatan pembangunan sejak  Elok Suciwati memimpin Desa Sidokepung tujuh tahun silam. 

AG dan MT warga Dusun Ngepung  yang diwawancarai terkait pembangunan jembatan mengatakan bahwa dirinya dan warga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musdus. “Kami warga desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musdus maupun Musdes , mas tahu jembatan di dusun kami dibangun oleh salah seorang warga yang berinisial Mstr dan besaran anggaranyapun juga tidak diketahui,” ungkapnya kepada japos.co. 

Lebih jauh MST dan AG juga mengatakan, telah terjadi penggelapan uang warga masyarakat yang turut serta menginvestasikan uangnya di BUMDes Sidokepung dengan total sekitar Rp. 300 juta yang juga diduga digelapkan oleh Ketua Bumdes. 

Elok Suciwati SH yang dikonfirmasi melalui pesan whatsaap terkesan menghindar dengan mengatakan bahwa masih ada urusan dengan Khamim Ketua LSM Ganas. 

Terpisah Camat Buduran Sentot yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan agar japos.co berkomunikasi langsung pada Kepala Desa Sidokepung. 

Ketua LSN Komnas dan PPPM Suryanto dan ACH Sugito yang dimintai komentarnya terkait pengelolaan APBDes Sidokepung menyayangkan tertutupnya pengelolaan anggaran di desa ini. 

Lebih jauh Suryanto dan Sugito mengatakan bahwa pengelolaan anggaran secara slintutan ini jelas melawan hukum terindikasi melanggar undang – undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan undang – undang No 14  tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik. 

“Pelanggaran atas dua undang – undang terdapat ancaman sanksi pidana dan kami tidak akan segan – segan mempidanakan para kepala desa yang terbukti tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa terutama dana desa dari APBN,” pungkas Suryanto, Senin (12/80.  ( ZEIN)

 1,155 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *