Audensi Komisi A DPRD Humbahas Bersama Dinas PMDP2A, Camat Onan Ganjang Dan PPKD Di Skor

Humbahas, JAPOS.CO – DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Komisi A melaksanakan Audensi dengan Dinas PMDP2A Humbahas, Camat Onan Ganjang, PPKD yang berlangsung di ruang rapat komisi A, DPRD Humbahas, Jumat (9/8).

Dalam audensi tersebut turut hadir dari Komisi A, Bresman Sianturi (Ketua), Anggota Bukka Lumbantoruan, Martini br.Purba, David Mahulae, Camat Onan Ganjang, Ferry J Sitorus, Plt PMDP2A, Elson Sihotang, Sekertarsi PMDP2A, Pasaribu, Kabid PMDP2A, Simamora, Kepdes Parbotihan Onan Ganjang, Perius Marbun, Ketua PPKD Parbotihan, Dedi Boy Simatupang.

Audensi ini di laksanakan, sesuai dengan surat yang yang diterima DPRD Humbahas tertanggal 07 Agustus 2019, nomor agenda 812 diteruskan kepada Ketua DPRD Humbahas atas prihal Permohonan Audensi, tentang kejanggalan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumut. yang ditanda tangani oleh R M sebagai Ketua Tim serta tokoh masyarakat EM, AM. 

Adapun permintaan masyarakat Desa Parbotihan kepada Bupati Humbahas dan juga DPRD, pertama untuk memerintahkan Dinas PMDP2A menjalankan Perbup no. 8 thn 2018, pedoman tata cara Pilkades dan melaksanakan tahapan bukan dengan pemahaman.

Kedua, menindak tegas pejabat Pemda Humbahas yang terlibat mempermainkan Perbup no. 8 thn 2018.

Ketiga, memerintahkan kepada Dinas PMDP2A untuk mencabut pengumuman yang dibuat PPKD kepada Jipron Marbun yang menyatakan tidak memenuhi syarat karna melanggar Perbup.

Keempat, meninjau kembali PPKD desa Parbotihan dengan semua keputusannya yang keliru.

Kelima, memerintahkan Dinas PMDP2A supaya PPKD mengumumkan saudara Jipron Marbun memenuhi syarat bakal calon Kepdes Parbotihan Kepada masyarakat desa Parbotihan karena berkasnya lengkap . 

Sementara Ketua Komisi A DPRD Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi (Ketua) yang didampingi anggota DPRD lainnya ketika mempertanyakan kepada Camat Onan Ganjang dan Dinas PMDP2A, apakah pemilihan PPKD di Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang sudah sah sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat pemilihan panitia tersebut tidak di hadiri Kepala Desa dan Camat.

Menurut Bresman, untuk menindak lanjuti surat keberatan dari salah satu calon Kepala Desa, pihaknya harus mempertanyakan dulu keabsahan dari panitia PPKD, apakah penetapan panitia tersebut sudah sesuai dengan peraturan.

“Jika, Tidak maka audensi ini kita lanjutkan dan jika Ya maka penetapan panitia itu tidak sesuai dengan aturan dan sudah tentu bermasalah atau cacat hukum, “ujarnya dengan tegas. 

“Mari kita tanya dulu, apakah panitia tersebut sudah sah atau tidak? Buat apa kita bahas yang lainnya, untuk sementara panitia sendiri tidak bisa memastikan sah atau tidak oleh Dinas DPMDP2A dan Camat sebagai pelaksanaan pemerintahan desa dikecamatan, ” tanya Bresman.

Menanggapi pertanyaan dari DPRD Humbang Hasundutan, Camat Onan Ganjang, Ferry J Sitorus, terkesan bingung dan tidak bisa menjawab dengan pasti.

“Saya mengakui, pemilihan panitia di Desa Parbotihan tidak hadir. Saya hanya memerintahkan Kepala Desa agar berkordinasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar membentuk PPKD mengingat waktu sudah sangat sempit dan sudah diambang pintu pemilihan Kepdes yang baru, “ujar Camat. 

Sama halnya yang disampaikan Plt Dinas PMDP2A, Elson Sihotang sendiri  juga tidak bisa menjawab dengan pasti, apakah PPKD di desa Parbotihan SAH atau TIDAK menurut aturan yang ada. 

“Saya masih pejabat baru di Dinas PMDP2A sebagai Plt (Pelaksanaan Tugas) dan harus banyak belajar dan juga memahami peraturan dan aturan yang berlaku di Pemerintahan Desa, hal ini harus dibahas kembali, ” singkat Elson.

Disaat Bresman meminta ketegasan kepada Kepdes Parbotihan, Perias Marbun, menjawab dan mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima undangan oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan PPKD, menurutnya panitia pemilihan kepala desa dianggap tidak sah tidak sesuai aturan yang ada.

Setelah DPRD Humbahas melalui Komisi A, telah mendengar jawaban dari dinas DPMDP2A, Camat, Kepala Desa dan PPKD, salah satu anggota dari Komisi A David Mahulae menyampaikan bahwa hal ini tidak Sah.

Kemudian Komisi A DPRD Humbahas menetapkan agar audensi hari ini di skors dan meminta Dinas DPMDP2A bersama Camat, Kepala Desa, PPKD untuk melakukan rapat kembali, setelah itu bisa diputuskan bersama jika semuanya telah jelas dan tidak bertele-tele.(B.N)

 

 644 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *