Koperasi MTSN 2 Pandeglang Akui Jual LKS, Diduga Kangkangi Kepdirjen Pendidikan Islam

Pandeglang, JAPOS.CO – Koperasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pandeglang (MTsN) yang beralamat di jalan AMD Kp Karabohong Km 2 Labuan,  Kecamatan Labuan,  Kabupaten Pandeglang,  Provinsi Banten diketahui telah menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada para siswa siswinya mulai dari kelas 7, 8 dan 9. Kegiatan tersebut diakui Lili selaku Ketua Koperasi merangkap Guru bidang study matematika saat di temui Japos.co di tempat kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Lili,  penjualan LKS itu sebelumnya sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan Dewan Guru juga berdasarkan ijin Anang Sahroni selaku Kepala MTsN.

“Sebagai bawahan kami harus melaksanakan apa yang telah di perintahkan Kepala Sekolah , adapaun  LKS yang dijual sejumlah 14 LKS, “ terang Lili.

Sebelumnya salah satu Wali murid berinisial DI menceritakan pada Japos.co bahwa putranya harus membeli LKS dengan harga seluruhnya Rp 120 Ribu.

“Saya selaku wali murid yang pendidikannya terbatas ,dijaman yang serba transpran apalagi status Sekolah tersebut adalah Negeri dibawah naungan Kementrian Agama sangat  dilarang menjual Buku LKS, tetapi kenapa kejadian seperti ini kembali terulang, “ungkapnya dengan nada kecewa.

Sementara Jhon Bayanta aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerhati bidang Pendidikan Provinsi Banten mengatakan praktek yang dilakukan oleh Koperasi MTsN 2 Pandeglang jika benar adanya sudah keluar dari ketentuan dan berimbas pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang  selaku institusi yang ditugaskan dan pemangku tanggungjawab.

“Persoalan tersebut diduga sudah melecehkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 BAB III Halaman 10. Sementara kalau Kita bicara soal Koperasi legalitasnya pun seperti apa, mulai dari akta pendirian, Badan Hukum, AD/ART, SHU, Badan Pengawas, RAT jumlah Pengurus dan jumlah Anggota serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkoperasian, “terangnya.

Masih menurut Jhon, kalau koperasi ada didalam lingkaran sekolah maka para siswa pun harus memiliki status keanggotaan koperasi termasuk buku koperasi yang berisi simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela.

“Kalau mekanisme itu tidak ada lalu kenapa harus di katakan koperasi adapun kegiatan penjualan Buku LKS yang jelas-jelas tanpa hasil kesepakatan apalagi jalur musyawarah dengan para wali murid, maka dalam waktu dekat ini, kami akan mempertanyakan sekaligus melaporkan pada institusi yang berkepentingan, “ tandas Jhon.(Rus)

 

 

 

 

 1,936 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *