Kemenkes Surati BPOM, Klarifikasi Pelaksanaan Putusan PTUN

Jakarta, JAPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyurati Kepala BPOM untuk mengklarifikasi pelaksanaan putusan PTUN atas perseteruan antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito dengan mantan Kepala Balai Besar POM (BB-POM) Surabaya Drs Sapari Apt MKes.

Dalam amar putusan Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) yang mewajibkan Kepala BPOM mengembalikan lagi jabatan Sapari sebagai Kepala BB-POM Surabaya, termasuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Sapari.

Berdasarkan informasi yang diterima Jaya Pos bahwa surat Kemenkes dengan nomor: KP. 04.01/4/748/2019 melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes perihal klarifikasi atas surat Sapari penyampaian informasi keberatan dan banding administrasi ke Presiden RI atas penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI No 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun atas nama Sapari.

Selain itu, ada 5 poin yang tertera dalam surat Kemenkes yang disampaikan kepada Penny K Lukito, sebagai berikut:

Pertama, Yang bersangkutan (Sapari) diangkat menjadi Kepala Balai Besar POM di Bajarmasin sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.242.05.17.1873 tanggal 2 Mel 2017.

Kedua, Yang bersangkutan dipindahkan ke Surabaya berdasarkan sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.242.02.18.0839 tangcal 14 Februari 2018.

Ketiga, Yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya berdacarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No HK05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 TMT 21 September 2018.

Keempat, Bahwa atas pemberhentian tersebut yang bersangkutan menggugat Kepala Badan POM RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 17 Desember 2018 dengan registrasi perkara No 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 30 April 2019 dengan putusan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI HK 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 tentang nomor memberhentikan dengan hormat PNS alas nama Drs Sapari Apt MKes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol Pembina Tk. I (IV/h) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.
  3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Bacan Pengawas Obat dan Makanan RI No HK05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 tentang mamberhentikan dengan hormat PNS atas nama Drs Sapari, Apt, MKes NIP.195908151993031001 Pangkat Gol Pembina Tk I (IV/b) deri Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.
  4. Mewajbkan kepada tergugat untuk merehabilitasi penggugat berupa pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepalai Balai Besar POM di Surabaya.

Kelima, Memperhatikan hal tersebut, kiranya dapat diberikan kiarifikasi terkait pelaksanaan putusan PTUN Jakarta No 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 30 April 2019 yang mewajibkan Kepala Badan POM RI untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 dan merehabilitasi Drs. SAPARI, Apt, M.Kes NIP. 195908151993031001.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan, drg Oscar Primadi MPH.

Mampukah Penny K Lukito melaksanakan putusan PTUN tersebut mengingat yang bersangkutan telah menerbitkan SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019 di Jakarta. SK itu diterima Sapari tanggal 9 Mei 2019 atau satu hari setelah putusan PTUN yang memenangkan dirinya.

Atas dasar SK Pensiun TMT itulah yang membuat Sapari kembali menggugat Kepala BPOM ke PTUN untuk kali kedua, sebab SK Pensiun itu ditetapkan saat sidang gugatan masih berjalan.

“SK Pensiun itu ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Kepala BPOM, saya masih melakukan upaya keberatan dan banding. Masih tahap persidangan di PTUN,” jelas Sapari. Selain mengenai ketetapan, ada beberapa syarat pensiun berupa dokumen yang belum lengkap,” ungkap Sapari dalam keterangan pers yang diterima redaksi beberapa hari lalu.

“Beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar,” ujar Sapari. Persoalan lainnya adalah gaji yang sejak November 2018 belum diterimanya. 

Sapari juga meminta Presiden Joko widodo memecat Kepala BPOM. Menurutnya, surat sudah dilayangkan kepada Presiden.(D2)

 

 

 

 479 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *