Ketua BPD Desa Kemuning H. Sargianto Mengikuti Diklat Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa

Pekanbaru, JAPOS.CO – Sehubungan banyaknya Aparatur Desa maupun warga desa yang belum menyadari pentingnya peraturan desa dan ketidaktahuan akan penyusunan peraturan desa, juga menjadi faktor penghambat sebuah desa untuk tidak mempunyai peraturan desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dibentuk regulasi di desa berupa produk hukum desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan/wewenang masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, adapun hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi menjalankan prinsip pemerintah yang baik (good governance), maka  harus diperlukan peraturan desa. Secara umum peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Oleh sebab itu, dalam penyusunan peraturan desa harus didasari oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan Desa.

Pada 30 Juli s.d 2 Agustus lalu, telah diselenggarakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Desa yang diadakan di Golden View Hotel, Jln Bengkong Laut -Tj, Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemeritahan Desa No 005/4925/BPD tertanggal  9/7/2019 mengirimkan utusan dari beberapa Kabupaten. Kabupaten Kampar mengirimkan perwakilannya sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang utusan PMD dan 1 orang utusan dari Desa Bukit Kemuning yaitu H. Sargianto selaku Ketua BPD Desa Bukit Kemuning pada Selasa (30/07) pukul 20.00 Wib.

Acara Pelatihan Bimbingan Teknis Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Desa dibuka oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Tujuan diadakannya Pelatihan Bimbingan Teknis Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Desa ini bertujuan agar aturan dan hukum tersebut dapat terlaksana di desa-desa.

Sargianto mengatakan bahwa dengan terpilih nya dirinya sebagai Ketua BPD oleh PMD Kab. Kampar, Ia merasa perlu mengikuti Bimbingan Teknis ini. 

Diakuinya bahwa masih minim memiliki Ilmu Pemerintahan di bidang BPD,  dengan mengikuti Bimbingan Tekhnis Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Desa ini, dirinya mengharapkan akan mendapatkan pemahaman lebih banyak dalam penyusunan dan pembuatan produk hukum di desa. 

“Dengan mengikuti acara ini, sebagai sumber daya aparatur desa, saya harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat regulasi di desa, terutama dengan adanya rencana pemberian anggaran dari pemerintah pusat  guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kemuning,” katanya kepada japos.co. (TIM)

 337 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *