Deni Indrayana: Kedua Pihak Berdebat Tentang Kompetensi Peradilan

Jakarta, JAPOS.CO – Prof Deni Indrayana dimintai pendapat sebagai ahli Tata Usaha Negara dalam gugatan perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (6/8).

Deni Indrayana menjelaskan kedua pihak ini berdebat tentang kompetensi peradilan.

“Yang satu merasa kewenangan peradilan umum karena perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan yang satu merasa peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang dipersoalkan atas keputusan TUN nya, “jelas Deni kepada wartawan seusai persidangan.

“Saya mengatakan kalau perbuatan melawan hukumnya penguasa maka di peradilan umum sedangkan pembatalan SK yang menjadi persoalan maka peradilan TUN, “ungkap Deni.

Menurut Deni, keterangan tadi dihadapan Majelis Hakim menjelaskan hanya dua objek, lebih pada kewenangan peradilan umum dan peradilan TUN.

“Sebenarnya gampang ketika gugatan perbuatan melawan hukum karena penguasa ya peradilan umum, sedangkan pembatalan SK ya peradilan TUN, “terangnya.

Simpel sebenarnya, menurut Deni hanya karena ada irisan, ya jadi beda pendapat.

Sementara Kuasa hukum penggugat, Dania Perez menambahkan gugatan yang diajukan ada kompetensi absolut.

“Gugatan kita, permohonan perbuatan melawan hukum oleh penguasa tetapi dalam gugatan permohonan tersebut ada kompetensi absolut yang di sampaikan tergugat, “jelasnya kepada wartawan usai sidang.

“Dan kita menganggap kompetensi absolut itu adalah tidak tepat gugatan perbuatan melawan hukum yang kita ajukan, ” terang Dania.

Dania juga menjelaskan gugatan ini antara beberapa PT yang berada di Kawasan Pulo Gadung.

“Seperti PT Pama dan beberapa gugatan yang lain, sebagai tegugat itu PT JIEP dan PT Mitra dan Dinas apa ada di gugatan (Perhubungan-red), “papar Dania.

Menurut Dania, ini kan putusan sela yang akan di keluarkan Hakim, seperti yang tadi saya sampaikan ini permohonana perbuatan melawan hukum. Tetapi ada kompetensi absolut.

“Menurut mereka absolut kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah TUN bukan di Pengadilan Negeri, namun menurut kami ini kan tuntutan kerugian yang kami ajukan kepada para tergugat  tentunya ya di Pengadilan Negeri, “terangnya.

Kata Dania, ini kan tentang kerugian materil dan imateril namun untuk nominal belum tahu persis keseluruhan nominalnya.

Hari ini, menurut Dania agenda sidang keterangan saksi ahli yang dihadirkan dua ahli.

“Satu saksi Tata Usaha Negara, Prof Deni Indrayana dan saksi ahli perdata dr Rini, “jelasnya.

Agenda selanjutnya Majelis menyampaikan putusan sela namun ditunda selama dua minggu.(D2)

 354 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *