Terganjal Jadi Menteri, Kepala BPOM Kembali Digugat Di PTUN

Jakarta, JAPOS.CO – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusmastuti Lukito disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet Jokowi Periode dua. Bahkan salah satu situs nasional menyebut nama Penny K. Lukito masuk dalam “radar” dan perbincangan calon menteri Kesehatan yang akan diputuskan sebelum Oktober ini.

Berikut profil Penny K Lukito dengan latar belakang pendidikan S-1 dari Jurusan Teknik Lingkungan-ITB pada tahun 1988 dan Pogram Master in City Planning (MCP) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy and Planning) dari Department of Urban Studies and Planning, di Massachusetts Institute of Technologi (MIT) Cambridge-Massachusetss, Amerika Serikat pada tahun 1994, Penny termasuk sosok mumpuni untuk masuk dalam daftar kabinet Jokowi.

Selain itu, dengan Program Ph.D dengan major bidang Teknik Lingkungan di Departement Civil and Environamental Engineering dan minor pada City and Regional Planning, University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 2000, karier dan pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS sudah dijalankan Penny sejak 1990.

Dia juga Pernah menduduki berbagai jabatan struktural, terakhir menduduki jabatan Eselon II di Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan (2011).

Semenjak 2011 Penny ditugaskan sebagai Senior Development Policy Adviser pada Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan jabatan fungsional Perencana Utama. Kemudian, sampailah Penny menjabat kepala Badan POM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/TPA tanggal 19 Juli 2016.

Terganjal Jadi Menteri, Kembali Digugat ke PTUN

Namun, belakangan namanya kembali redup tidak disebut sebagai kandidat menteri, Pasalnya gugatan mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs Sapari Apt M.Kes bisa menjadi ganjalan bagi karir Penny.

Gugatan kedua kembali dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sapari kembali menggugat dirinya ke PTUN.

Sebelumnya, gugatan pertama yang dipersoalkan Sapari terhadap Penny adalah terkait dengan SK pemberhentian Sapari sebagai kepala BB-POM Surabaya dan gajinya yang mandeg dari November 2018 hingga sekarang. Sapari memenangkan gugatan tersebut dengan amar putusan, mengabulkan gugatan secara seluruhnya.

Sedangkan pada gugatan kedua ini, yang dipersoalkan Sapari adalah SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018, ditetapkan pada 26 Maret 2019 yang diterima Sapari 1 hari pasca putusan gugatan yang pertama atau tanggal 9 Mei 2019. SK Pensiun itu ditandatangani oleh Penny selaku Kepala Badan POM.

Penetapan SK yang dianggap janggal itulah yang membuat Sapari menggugat Penny, sebab SK Pensiun ditetapkan saat sidang gugatan masih berjalan.

“Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut,” ujar Sapari dalam keterangan persnya.

Menurut Sapari, SK itu diterima tanggal 9 Mei 2019 atau satu hari setelah putusan PTUN yang memenangkan dirinya.

“SK Pensiun itu ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Kepala Badan POM, saya masih melakukan upaya keberatan dan banding. Masih tahap persidangan di PTUN,” jelas Sapari.

Sapari merasa heran bahwa beberapa syarat pensiun berupa dokumen yang belum lengkap.

“Beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar,” ungkap yang pernah bertugas di BNN 9 Tahun ini.

Selain itu, gaji yang sejak November 2018 belum diterima oleh Sapari. Sehingga dia tidak bisa menafkahi anak dan istri karena tidak menerima gaji.

Oleh karena itu, selain menggugat ke PTUN, Sapari juga meminta Presiden Joko widodo memecat Kepala Badan POM.

Menurut pengakuannya surat sudah dilayangkan Sapari kepada Presiden.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo memecat Kepala Badan POM, karena telah melawan hukum,” Kata Sapari.

 366 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *