Pengelolaan APBDes Grinting Kecamatan Tulangan Menguntungkan siapa?

Sidoarjo, JAPOS.CO – Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo salah satu desa  yang mendapat sorotan dari kalangan penggiat anti korupsi, pasalnya dari temuan Japos.co dan LSM  menemukan beberapa kejanggalan dalam pembangunan di Desa Grinting yang bersumber dari dana desa (DD) APBN.

Dalam APBDes Desa Grinting tahun anggran 2019 mengalokasikan anggaran Rp 147.510.000 untuk pembanguna tembok penahan tanah  dengan panjang 310 m1, tinggi 70 cm dan lebar 35cm atau setara dengan  75,95 m3 bila di hargai Rp 1.000.000 per/m3 maka dana yang diperlukan adalah Rp 75.950.000 dan untuk PPN &PPh  11.5 % atau senilai Rp 16.963..650 dengan perencanaan 2% atau senilai Rp 2.950.200  jadi biaya keseluruhan untuk pekerjaan senilai Rp 95.863.850 dan apabila dianggarkan Rp 147.510.000 maka masih ada sisa Rp 51.646.150 maka uang senilai inilah yang diduga masuk kantong oknum Desa Grinting.

Kemudian tahun anggaran 2016 mengalokasikan pembangunan TPT senilai Rp 190.753.896 dengan panjang pasangan batu 492 m1, tinggi 1.2 m dan lebar pasangan 35 cm atau bila dihitung volumenya 144 m3 bila dihargai Rp 1000.000 per/m3  maka senilai Rp 144.456.000 kemudian untuk PPn dan PPh 11.5 % maka senilai Rp 21.850.000 dengan perencanaan 2% atau setara Rp 3.800.000 jadi secara keseluruhan pembangunan memakan biaya Rp 170.106 000 dan bila dialokasikan anggaran Rp 190.753.896 maka masih ada sisa Rp 20.647.896  uang sejumlah tersebut diduga masuk ke kantong oknum desa.

Sementara Kepala Desa Grinting saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon tidak bisa dikonfirmasi, namun yang menerima istrinya dan memberikan keterangan bahwa kepala desa sedang pergi ke Pulau Sumatra.

Dikesempatan yang sama Camat Tulangan, Wahib tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi Japos.co melalui pesan Whatsaap.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM WAR ( Wadah Aspirasi Rakyat ), Didik Wahono mengatakan bila Pemerintah Desa Grinting mencari keuntungan untuk program pembangunan pihaknya tidak segan melaporkan pada aparat penegak hukum.

Menurut Didik, LSM WAR menerima informasi dari beberapa orang warga Desa Grinting bahwa Kepala Desa Grinting pernah menjual exs jalan lori kepada masyarakat dengan nilai bervariasi anatara 7 juta sampai 15 juta, hal ini baru diketahui oleh warga masyarakat karena tanah yang mereka beli dari Kades tidak bisa di sertifikatkan dalam program PTSL.(Zein)

 280 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *