Kepala Desa Sukajadi Diduga Lecehkan Aturan Kemendes

Padeglang, JAPOS.CO – Dana Desa ( DD) merupakan satu program untuk membangun desa yang bersumber dari dana pemerintah pusat. Setiap desa seluruh Indonesia telah di kucurkan anggaran sesuai kebutuhan masing masing desa, dalam hal ini pemerintah juga membuat peraturan yang wajib di taati seluruh Kepala Desa yang mendapatkan anggaran tersebut.

Namun masih banyak Kepala Desa yang mendapatkan kucuran dana yang mengabaikan aturan dari pemerintah tersebut. Salah satunya Desa Sukajadi, Kecamatan Carita.

Dari pantauan Japos.co, bahwa Desa Sukajadi, Kecamatan Carrita diduga tidak transparan dalam mengelola angaran DD ( Dana Desa) yang dikeluarkan KEMENDES, pasalnya desa tersebut tidak melakukan pemasangan Monografis APBdes. Adapun pemasangan APBdes Monografis adalah salah satu intruksi yang wajib di laksanakan kepala desa selaku pengguna anggaran tersebut.

Rai Sapudin, Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Carita saat di temui dikantor Desa mengakui tidak dipasangnya Monografis APBdes dikarenakan ada kesalahan cetak pada nama kampung yang akan di bangun sehingga mau di perbaiki.

“Mohon maaf Monografis APBdes baru di perbaiki kerena ada kesalahan nama kampung yang akan kami bangun, bahkan sampai sekarang baru di benahi, dan kalau sudah jadi akan saya pasang lagi, ” ujarnya.

Sementara Mukri Adiaksa salah satu aktivis menanggapi pernyataan Rai Sapudin menyatakan hanya alibi yang tidak masuk diakal.

“Kalau kita lihat dari jawaban Kepala Desa Sukajadi tersebut sudah jelas hanya sebuah alibi yang tidak masuk diakal, pasalnya anggaran DD turun sudah lama, ” ungkapnya.

Masih kata Mukri, saat ini sudah mangijak turunnya DD tahap yang kedua, artinya kalau Kepala Desa Sukajadi mau melakukan pembenahan atas kesalahan Giografis APBdes tidak mungkin sampai sekarang belum juga terpasang.

“Saya berharap untuk intansi terkait harus ada ketegasan, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, sebelum Kepala Desa Sukajadi tersebut menjadi penyakit menular ke Kepala Desa yang lainnya. Dan Kepala Desa tersebut sudah jelas berani meremehkan aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh KEMENDES yang jelas-jelas kepnajangan tangan dari RI satu ( Presiden), “pungkasnya.(Aan)

 

 

 

 

 393 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *