Program Sanimas Di Sukajadi BKM Tidak Kenal KSM

Pandeglang, JAPOS.CO – Aneh tapi benar-benar terjadi, ternyata Program Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang yang pengerjaannya baru saja berjalan beberapa Minggu,Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sudah tidak mengenal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Sebagaimana yang ucapkan oleh Juned sumber yang dipercaya di lokasi kegiatan selaku BKM. “Saya lupa lagi siapa KSMnya. Aku Juned,” katanya pada awal pekan lalu (29/7).

Begitu juga saat ditanyakan siapa pelaksana kegiatan serta darimana sumber swadaya senilai Rp 5.209.000, Juned mengatakan bahwa dirinya lupa siapa yang mengkoordinir terkait iuran tersebut. “Sebagaimana yang tertera di papan proyek (banner.red), kami menerimanya sudah seperti itu, adapun terkait swadaya adalah hasil dari iuran ibu- ibu, tapi saya lupa siapa yang mengkoordinirnya,” ujar Juned.

Pernyataan Juned berbeda dengan apa yang disampaikan Wiwit selaku Konsultan pendamping Sanimas Desa Sukajadi yang mengatakan bahwa memang nama pelaksananya seharusnya ada, barangkali kesalahan cetak. Adapun terkait Swadaya intinya bentuk partisipasi yang konteksnya pada jasa.

Sementara M Yaya Ketua LSM Gempita DPD Kabupaten Pandeglang mengatakan BKMlah sebenarnya yang memfasilitasi pembentukkan KSM dan KPP kemudian menyusun RKM bersama KSM, melibatkan tanda tangan dari salah satu KSM di rekening, melakukan pencairan dana bantuan kepada PPK dan membuat Buku Kas Umum berdasarkan laporan dan bukti yang dibuat KSM.

“Mencermati persoalan Sanimas Desa Sukajadi yang di danai Islamic development Bank (IsDB) senilai Rp 425.000.000.  Tugas pokok dan fungsi BKM diduga sudah jauh keluar dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 halaman 25.Pertama BKM mengaku tidak kenal KSM, justru BKMlah sebenarnya yang memfasilitasi pembentukkan KSM dan KPP kemudian menyusun RKM bersama KSM, melibatkan tanda tangan dari salah satu KSM di rekening, melakukan pencairan dana bantuan kepada PPK dan membuat Buku Kas Umum berdasarkan laporan dan bukti yang dibuat KSM. Artinya bukan sebagai pengguna anggaran dan bukan sebagai pelaksana langsung sebagaimana yang terjadi di lokasi kegiatan,” tutur M Yaya Ketua LSM Gempita DPD Kabupaten Pandeglang.

“Jika hal itu dibiarkan dan diliarkan BKM berjalan diluar rel, jangan harap program tersebut dapat berjalan lancar bahkan tidak menutup kemungkinan proses kedepan timbul persoalan-persoalan baru yang kaitannya dengan penggunaan anggaran,” randas Yaya. (Rus)

 1,163 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *