Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Di Duren, LGMI DPW II Trenggalek Optimis Tetap Berlanjut

Trenggalek, JAPOS.CO – Dengan semakin menghangatnya polemik adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019 di Desa Duren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, pihak pelapor dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW II Kabupaten Trenggalek angkat bicara.

Ketua Tim Pelapor sekaligus Ketua Tim Quisioner LGMI DPW II Kabupaten Trenggalek, Joko Tri Setyo menyampaikan kepada Japos.co bahwa dirinya mewakili Tim tidak akan main-main dengan masalah ini.

“Salah satu bukti keseriusan kami adalah dengan membuat aduan masyarakat kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Trenggalek pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kemarin dengan tembusan kepada Direktur Tipikor Mabes Polri,” jelasnya, Jumat (26/7).

Menurutnya, LGMI yang merupakan lembaga swadaya dengan ijin resmi dari negara sudah melakukan fungsinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dimana tiap LSM itu dalam pergerakannya diatur serta dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”) dan Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”).

“Jadi kami ini memang bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku tidak ngawur, juga bukan demi kepentingan perorangan namun lebih kepada kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.

Di tegaskan Joko, jika pelaporan kemarin itu berdasarkan penemuan bukti-bukti hasil investigasi lapangan yang mengarah pada dugaan adanya indikasi kuat tentang penyelewengan Dana Desa serta penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Duren. 

Dalam hal ini Kepala Desa Duren diduga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek No. 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.

“Ada dua aturan hukum yang diduga telah dilanggar oleh Kades Duren, Basuki Widodo. Yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek No. 56 Tahun 2017,” tandasnya.

Demi semakin memperjelas kaitan laporannya itu, pria asli dari Kecamatan Durenan ini menyebut jika dalam aduan LGMI melalui timnya di Unit Tipikor Polres Trenggalek beberapa waktu lalu tersebut, sedikitnya ada enam poin item substansi pelaporan.

“Dari enam item itu, salah satunya adalah dugaan adanya kesalahan pada sistem sirkulasi keuangan dan pembayaran ‘leveransir’ (penyedia material_red) beberapa kegiatan pembangunan yang bersumber dari DD tahun 2019 di Desa Duren,” sambungnya.

Sementara Kepada Desa Duren, Basuki Widodo yang enggan ditemui awak media dengan alasan sedang ada agenda lain akhirnya mendelegasikan kepada Sekretaris Desa (Sekdes) nya, Agus Mulyono untuk memberikan klarifikasi. 

Disampaikan Sekdes, bahwa dirinya selama ini hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewenangannya saja. 

“Berkenaan dengan DD, saya hanya sebagai verifikator. Dalam pencairannya pun, ketika secara administrasi telah lengkap dan benar baru saya berani mendatangani, kemudian setelah itu sudah menjadi ranah Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara. Namun sebelum itu lengkap, ya tetap kami tolak,” ujarnya.

Disampaikan Agus, mengenai polemik pelaporan Kades kepada APH oleh Lsm LGMI ke Polres Trenggalek, dirinya mengaku belum tahu secara detail. Akan tetapi, jika merunut dalam aturan baku yang difahaminya, untuk pembelanjaan material pembangunan memang Kepala Desa tidak dibolehkan membelanjakan sendiri.

“Sesuai mekanisme, yang membelanjakan material harusnya adalah Pelaksana Kegiatan (PK) Pembangunan,” pungkasnya. (hwi)

 

 541 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *