Pemprov Jambi Menggelar Konferensi Pers Terkait Pemilihan Calon Wagub Jambi

Jambi, JAPOS.CO –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kambi melalui Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Rahmad Hidayat menggelar Konferensi Pers terkait pemilihan calon Wakil Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016-2021. Bertempat di ruang utama kantor Gubernur Jambi, Selasa (23/7/2019). 
Johansyah mengatakan, menanggapi pemilihan calon Wakil Gubernur Jambi pihaknya menjelaskan mekanisme sesuai dengan aturan. 
“Jadi begini, pihak pemerintah tidak mempersoalkan opsi, yang menjadi persoalan bagi kita secara mekanisme bahwa usulan Cawagub adalah usulan dari partai pengusung jadi kita pemerintah menunggu tapi yang jelas secara aturan hukum didalam Undang-Undang itu sudah jelas. Dan sifatnya pemerintah meneruskan surat dari partai pengusung kepada DPRD,” ujarnya. 
Dirinya menyampaikan pihak Pemprov Jambi menjawab pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston yang telah sepakat dengan saran memilih opsi nomor dua yakni menunggu Gubernur menyerahkan calon nama Wakil Gubernur Jambi sisa jabatan 2016-2021. 
“Dari segi politik tentunya Bapak Gubernur tentunya akan menyampaikan pernyataan – pernyataan dari segi politik. Untuk hari ini kita hanya sekedar menjawab pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston tentunya partai pengusung dari pak Gubernur sendiri, tentulah mereka saling berkomunikasi dengan partai pengusung lainnya dan tentunya nanti ada pernyataan resmi dari partai pengusung,” paparnya. 
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi Rahmad Hidayat menyampaikan bahwa pihak pemerintah mengikuti ketentuan aturan yang berlaku sesuai dengan mekanisme. 

” Kita harus mengikuti ketentuan aturan – aturan yang berlaku tentang pengajuan terkait pencalonan nama Wakil Gubernur Jambi sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat dua. Jadi partai politik atau pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD melalui Gubernur. Kita sebagai pemerintah sifatnya hanya menunggu ketika masuk dua nama kita harus meneruskan ke DPRD sesuai dengan mekanisme,” pungkasnya.(Rizal)

 198 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *