Abdoel Rakhman Chan : Lahan Ulayat Warga Seluas 2800 Hektare Segera Dimiliki Warga Asli Desa Sinamanenek

Pekanbaru, JAPOS.CO – Selama hampir 30 tahun masyarakat Desa Sinamanenek Keturunan Nenek Mamak yang Balimo, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, telah berjuang untuk menuntut hak mereka atas tanah ulayat (tanah adat) yang dikuasai oleh PTPN V.

Yang diperjuangkan mereka adalah hutan wilayah Kenegrian Desa Sinamanenek di bawah naungan Nenek Mamak yang Balimo. Siapa saja yang berhak mendapatkannya adalah Anak Keponakan yang sah menurut Nenek Mamak yang Balimo.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko widodo telah memerintahkan pada PTPN V untuk menyerahkan lahan yang selama ini dikuasai Perusahaan BUMN ini dengan luas lahan 2.800 Ha kepada masyarakat adat Senamanenek.

Keputusan besar telah di keluarkan oleh Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu, ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang ingin memakmurkan masyarakat dan ini bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kepala Desa Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Abdoel Rakhman Chan ikut dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng. Tak sendiri, ia juga didampingi tokoh masyarakat Kabupaten Kampar dan dihadiri langsung Dirut PTPN V.

Dalam keputusan tersebut, Rakhman mengatakan Presiden Jokowi memberikan sejumlah catatan terkait peralihan lahan tersebut. Bagi petani yang mendapatkan lahan tersebut, kata Rakhman, harus bisa mengurus surat administrasinya paling lambat selama 15 hari sejak hari itu.

Setelah semua sudah terverifikasi dan terbitnya sertifikat tanah, Presiden Jokowi akan menyerahkan langsung sertifikat tanah tersebut kepada 1.400 KK anak kemenakan asli Sinamanenek (Keturunan Nenek Mamak Balimo) dan bukan untuk warga pendatang.

Ia menjelaskan warga asli Desa Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, penantian mereka untuk mendapatkan lahan ulayatnya seluas 2800 hektar yang digarap PTPN V Riau sudah semakin mendekati kenyataan.

“Atas lahan ulayat 2,800 Hektare akan dibagikan kepada 1.400 KK dan masing-masing mendapatkan 2 Hektare per Kepala Keluarga dan semuanya pasti kebagian, “ujarnya pada JAPOS.CO saat dikonfirmasi, Sabtu(20/07).

“Kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan Persengketaan Pertanahan 2,800 Hektar di Desa Sinamanenek ini mengacu kepada Kepres 86 Th 2018 dalam mengsingkronkan aturan adat lokal dengan aturan Pemerintah,” jelasnya.

Rakhman menuturkan bahwa Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto telah turun langsung ke desa untuk melakukan sosialisasi terkait program Tanah Obyek Reform Agraria (TORA) Bupati Kampar dalam kegiatan sosialiasi ini telah mengingatkan, setelah sosialisasi masyarakat penerima akan diverifikasi dan didata.

Program TORA harus memiliki objek, yakni masyarakat penerima lahan atau bidang tanah. Setelah menerima, maka selesailah terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat selama ini yang telah berjalan bertahun-tahun.

Rakhman menjelaskan Program TORA yang terealisasi di Indonesia dan dijadikan sebagai contoh baru satu-satunya adalah Desa Sinamanenek ini.
Dalam hal pembagian lahan ini, Kepala desa menuturkan bahwa yang menentukan penerima lahan bukan wewenangnya tapi warga asli Desa Sinamanenek.

“Saya hanya sebatas melegalkan ke pemerintah, yang memiliki wewenang adalah pihak Nenek Mamak Balimo, bukan Kepala Desa, ”ujar Rahkman.

“1.400 KK yang berhak menerima pembagian lahan 2.800 hektar tersebut adalah mereka Keturunan Nenek Mamak Balimo, yaitu Anak Kemenakan Keturunan Balimo (Berlima) terdiri dari Keturunan Datuk Tumenggung, Datuk Timajelo, Datuk Laksamana, Datuk Paduko Rajo dan Datuk Paduko Tuan, di luar itu tidak ada, “tegasnya kepada Japos.co.

Rakhman menambahkan terkait rencana Presiden Jokowi yang akan merealisasi membagikan sertifikat atas lahan  bahwa pembagian kabarnya pada tanggal 25 Agustus 2019.

“Nanti Presiden Jokowi akan datang untuk membagikan Sertifikat secara simbolis kepada warga Desa Sinamanenek, ”terangnya.

Namun pembagian lahan akan dikenakan biaya administrasi untuk pengurusan Sertifikasi, menurut Rahman sampai saat ini belum ada iuran /pengutipan biaya. (TIM)

 311 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *