Kuasa Hukum : Yakin Pembuktian Dapat Keadilan, Hanya Minta KPU Buka Kotak Suara 

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang pembacaan putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 digelar Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

Pembacaan putusan dibacakan secara Pleno yang dihadiri oleh pemohon, terkait, termohon serta seluruh hakim konstitusi.

Salah satu putusan yang dibacakan adalah permohonan dari partai PAN untuk DPRD Sorong Selatan, Papua Barat dengan Calon Legislatif (Caleg), Karubimus Agus Momot dengan nomor permohonan yang teregistrasi dalam nomor APPP nomor 35-12-34.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon, Wahyudi, SH mengatakan bahwa melayangkan permohonan gugatan melalui partai PAN setelah merasa dicurangi saat rekapitulasi hasil pemungutan suara. Ia menyebutkan, jumlah suaranya berkurang 104 suara.

Adapun point yang diajukan pemohon terkait dua versi perhitungan suara. Untuk DPRD Kab Sorong Selatan hanya mendapatkan 6 kursi.

“Seharusnya kita yang mendapatkan kursi ke 6 kalau berdasarkan perhitungan suara pertama dengan jumlah 229 suara untuk partai politik PAN. Namun tiba – tiba menurut versi yang kedua berubah menjadi 125 suara dan terjadi pengurangan suara sehingga tergeser oleh partai politik PKS,” jelas Yudi usai sidang di MK.

Menurut Yudi,  berdasarkan rekapitulasi  hasil perhitungan suara KPU Papua Barat, Karubimus Agus Momot berada di urutan keenam untuk Caleg PAN dapil 3.

“Rekapitulasi suara hasil versi pertama kami mendapatkan 229 suara sedangkan rekapitulasi kedua 129 suara dengan selisih104 suara. Namun kami sama dengan partai politik PKS selisih suara hanya 75 suara, hal tersebut diakui oleh pihak KPU dihadapan Majelis Konstitusi,” ujarnya.

Yudi merasa aneh, pasalnya wilayah Kokoda Utara dan Kokoda yang diklaim 100 persen pemilih disana aksesnya sangat sulit. Dan Bawaslu mengakui prasarana tidak memadai.

“Untuk pemilihan 100 persen hal yang tidak memungkinkan, karena medan yang sulit, jaraknya jauh sekali apabila orang untuk pergi kesana akan memakan waktu lama,” ungkapnya.

Kalau KPU menjadikan perbandingan pada pemilihan legislatif tahun 2016 bahwa pemilih disana 100 persen, itu tidak mendasar.

“Dulu tahun 2016-2017 Ketua KPU dan Bawaslu kan dipecat atas kelalaian pekerjaanya,” terangnya.

Kuasa hukum yakin dengan lolosnya dismissal pada saat pembuktian keadilan itu bisa didapatkan dan bisa mengembalikan posisi dinomor urut 6.

“Kita lolos dismissal, yakin kalau dihitung selisih hanya 75 suara antara kita dengan PKS. Sedangkan pengurangan kita lebih dari seratus berarti jikalau kita lolos berada dikursi kelima atau keenam,” lanjut Yudi.

“Sesuai dengan petitum, kita hanya meminta perhitungan ulang dengan membuka kotak suara yang berada didistrik Kokoda Utara dan Kokoda dihadapan Majelis Konstitusi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, didalam persidangan termohon KPU tidak bisa menjwab pada saat Majelis Konstitusi mempertanyakan kenapa ada perselisihan suara dan adakah rekomendasi dari Bawaslu terkait perhitungan suara ulang? KPU hanya menjawab ada namun hanya secara lisan saja.

Sebagai informasi sidang selanjutnya dengan agenda pembuktian.(d2)

 183 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *