Sapari Kembali Gugat Kepala BPOM Kedua Kalinya Di PTUN

Jakarta, JAPOS.CO – Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Minuman Surabaya, Drs Sapari kembali menggugat Kepala Badan POM (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito MCP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sapari menjelaskan gugatan kedua ini dilakukan karena terbitnya SK pensiun yang diterima sehari setelah dinyatakan menang di PTUN pada tanggal 8 Mei 2019 lalu.

“Kepala BPOM menerbitkan SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 20 Maret 2019 dan ditetapkan Tergugat/Ka BPOM tanggal 26 Maret 2019 di Jakarta,” jelasnya.

Dengan terbitnya SK Pensiun tersebut, Sapari menduga ada “konspirasi” yang sengaja dilakukan untuk menyingkirkan dirinya.

“Saya ajukan gugatan lagi ke PTUN Jakarta atas upaya menyingkirkan saya secara paksa,” jelas Sapari saat dihubungi, Jumat (19/7).

Menurutnya, dalam proses sidang Gugatan pertama dengan No. 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 17 Desember 2018 hingga Putusan tanggal 8 Mei 2019 yang dimenangkan dirinya, SK Pensiun itu baru diterimanya dari Biro Umum dan SDM Badan POM pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 pukul 14.08 WIB sehari setelah putusan.

“Padahal berkas kelengkapan belum terpenuhi atau belum lengkap, ada indikasi manipulasi persyaratan kelengkapan berkas pensiun, kok bisa ditandatangani Perteknya oleh BKN? mengingat proses persidangan di PTUN Jakarta masih berlangsung hingga putusan tanggal 8 Mei 2019,” ujarnya.

Merasa ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut, menurut Sapari beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar. 

“Perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BB-POM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan apapun terhadap Penggugat/Terbanding/Drs. Sapari tidak boleh dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Kepala Badan POM,” lanjut Sapari.

“Sejak bulan November 2018 sampai sekarang bulan Juli 2019 hampir 9 bulan saya tidak menerima gaji yang menjadi hak saya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri,” ungkapnya.

Sapari berharap Presiden Joko widodo dapat mengambil tindakan atas perlakuan yang diterimanya. “Saya mendesak Presiden Joko Widodo memecat Kepala Badan POM, karena telah melawan hukum,” tegasnya.

Menurut Sapari, gaya kepemimpinan Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, MCP yang menjabat saat ini, membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi kurang berwibawa.

“Karena oknum pembantunya ‘semau gue’ bertindak yang lari dari koridor hukum bahkan melawan hukum, padahal negara kita adalah Negara Hukum,” pungkasnya.(d2)

 

 

 

 449 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *