Jaksa Ajukan Kasasi, Yakin Bisa Buktikan Perbuatan Pidana 378 KUHP Yang Dilakukan Tedja Widjaja

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan dengan terdakwa Tedja Widjaja kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (17/7) dengan agenda putusan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fedrik Adhar SH menuding Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima sepenuhnya pledoi penasihat hukum terdakwa Tedja Widjaja. Sebaliknya mengabaikan keterangan saksi fakta maupun fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tidak di pertimbangan dalam putusannya.

“Kami kecewa dengan pertimbangan putusannya majelis hakim PN Jakarta Utara pimpinan Tugiyanto SH MH, tersebut yang melepaskan terdakwa Tedja Widjaja dari dakwaan maupun tuntutan pidana melainkan perbuatan perdata, ”ujar JPU Fedrik Adhar usai sidang kepada Japos.co.

Meski demikian, Fedrik Adhar menyatakan tetap menghormati putusan tersebut. “Saya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) karena saya yakin dapat membuktikan pelanggaran pasal 378 KUHP yang dilakukan terdakwa Tedja Widjaja dalam persidangannya,” ujar Fedrik.

Dalam amar putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang pimpinan Tugiyanto menyatakan terdakwa Tedja Widjaja harus dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum. Pasalnya,  perbuatan yang dilakukan tedakwa terkait jual-beli sebagian tanah Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Pertimbangan Majelis hakim menyebutkan keterangan saksi fakta Bambang Prabowo yang menyebutkan terdakwa Tedja Widjaja memalsukan akta jual-beli dan perbuatan terdakwa memberikan uang Rp 1 miliar ke oknum pejabat dalam rangka pemecahan dokumen tanah, menurut majelis hakim pernyataan tersebut dibantah pejabat bernama Simon Panjaitan dan terdakwa Tedja sendiri.

Namun Majelis hakim tidak mempertimbangkan sertifikat tanah UTA 45 yang dipinjam dan digadaikan serta penggunaan akte 01 dan 02 yang cacat hukum yang diakui dalam persidangan oleh pelaku dan saksi.

Sementara Dr Anton Sudanto, SH MH selaku kuasa dari Ketua Dewan Pembina UTA 45 menyesalkan pertimbangan majelis hakim yang nyaris memegang penuh keterangan terdakwa Tedja Widjaja.

“Bagaimana bisa majelis hakim menerima sepenuhnya bukti transferan uang dari terdakwa ke Yayasan UTA 45 yang tidak disertai kwitansi atau tanda terima. Puluhan miliar rupiah ditransaksikan tanpa bukti kwitansi atau tanda terima, logiskah itu terjadi dalam kenyataan berbisnis sehari-hari. Begitu juga soal pembangunan gedung kampus UTA 45 yang tercatat dibiayai Rp 31 miliar lebih, yang disebutkan majelis hakim ditanggung terdakwa tanpa bukti-bukti yang akurat,” ujar Anton merasa heran.

Kejanggalan lain, menurut Anton dalam putusan majelis hakim terkait bank garansi. Dalam persidangan terungkap bahwa bank garansi tidak dibuat karena terdakwa tidak mau membuatnya. Sementara dalam putusan majelis hakim yang dibahas siapa yang berwenang membuat bank garansi tersebut.

“Sangat mengecewakan putusan majelis hakim itu. Bukan karena tuntutan Yayasan UTA 45 tidak diterima majelis hakim, tetapi disebabkan putusan majelis hakim itu cenderung bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan. Keterangan saksi acharge dan saksi fakta dipatahkan oleh keterangan terdakwa bagaimana hal itu bias terjadi. Itulah yang membuat aneh putusan tersebut,” tutur Anton.

Dalam sidang sebelumnya terdakwa Tedja Widjaja, selaku Direktur Utama PT Graha Mahardika dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh JPU Fedrik Adhar. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 378 KUHP yang merugikan Yayasan UTA 45 sedikitnya Rp 60 miliar. Selain itu terdakwa diperintahkan masuk tahanan.

Fedrik Adhar menyebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Tedja Widjaja tersebut didukung keterangan saksi-saksi a charge dan saksi fakta yang saling bersesuaian.

Terdakwa telah melakukan tipu daya, muslihat dengan rangkaian kata-kata bohong sehingga korbannya menjadi terperdaya. Perbuatannya juga dilakukan dengan cara terencana dengan terlebih dahulu membuat berbagai surat-surat dan dokumen yang seolah bisa menghapus kewajibannya yang sesungguhnya belum dipenuhi.

Selain kasus penipuan yang sudah berakhir sementara onslag (ada perbuatan tetapi bukan pidana) Tedja Widjaja dikabarkan saat ini tengah dihadapkan lagi dengan kasus pemalsuan yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Hal itu diketahui dari surat perintah penangkapan dari Polda Metro Jaya Nomor : SP. Kap/985/V/2019/ Dit Reskrimum. Kaitan itulah Tedja Widjaja disebut-sebut Tedja Widjaja tidak diperkenankan untuk bepergian keluar Negeri.(HY)

 

 

 

 284 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *