Ketua BPD : Kepala Desa Disinyalir Menggelapkan Dana Desa

Pekanbaru,  JAPOS.CO – Masih saja terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di berbagai sektor, seperti di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kab Kampar.  Kepala Desa, Suparna disinyalir menyalahgunakan PAD Desa Bukit Kemuning.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), H. Sargiyanto kepada Japos.co mengatakan sejak Camat melantik menjadi pengurus BPD Desa Bukit Kemuning, Kepala Desa tidak pernah mengundang untuk membahas penggunaan anggaran Desa Bukit Kemuning. 

“Suparna tidak pernah bermusyawarah dengan pihak BPD dalam melakukan pembangunan di Desa Bukit Kemuning, selalu mengambil kebijakan sendiri tanpa melibatkan mereka. Kami anggap menyalahgunakan wewenangnya dalam mengambil keputusan,” ujar Sargiyanto.

Pada tanggal 17 Mei 2019 Ketua dan Wakil BPD Desa Bukit Kemuning beserta seluruh anggotanya membuat surat pernyataan atas tindakan Kepala Desa Bukit Kemuning dan menyatakan tidak setuju atas perbuatan Kepala Desa mengambil uang kontrak pasar pada tahun 2018 tanpa ditenderkan dulu dan tanpa melakukan musyawarah dengan pihak BPD.

Menurut Sargiyanto, pada tanggal 19 Mei 2019 telah dilaksanakan rapat antara BPD dengan masyarakat Desa Bukit Kemuning yang dihadiri beberapa elemen masyarakat, Babinsa, mantan Kades, Linmas, RT, RW, Kadus, LSM, dan memutuskan pihak  BPD meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sejak mulai menjabat sampai sekarang (2016-2019) dan BPD pun mengirimkan surat pernyataan kepada Kepala Desa, tetapi belum ada tanggapan apapun darinya.

Menanggapi hal tersebut Kades Desa Bukit Kemuning, Suparna mengatakan bahwa semua hal yang dituduhkan kepadanya tidaklah benar.

“Saya sudah memberikan laporan kepada BPD yang lama dan BPD yang baru bisa mengecek di Kantor Desa. Mengenai pembangunan prasarana di Desa Bukit Kemuning semua menggunakan dana desa dan semua sudah saya lakukan sesuai aturan dan mengenai surat pernyataan yang dimaksudkan sampai saat ini belum ada saya terima,” jelasnya saat dikonfirmasi Japos.co.

Sementara LSM Mitra Mabes POLRI Lidik Krimsus RI, Sofyan Akbar menyampaikan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan Kades diduga ada penyimpangan.

“Temuan kami di lapangan dalam pembangunan lapangan futsal, pembangunan jalan dan pembangunan pasar tidak sesuai dengan Bestek. Kami akan melaporkan Kades Suparna ke Polda Riau dan ke Kejaksaan,” tegasnya. (Tim)

 

 

 

 

 

 

 769 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *