Lahan Kelapa Sawit Diserobot Pemkab, Petani Dibuat Sengsara, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

Jakarta, JAPOS.CO – Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri yang berada diwilayah Desa Sungai Tomang, Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur, Jambi terus mencari keadilan tanpa lelah atas kasus penyerobotan lahan sawit oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Lahan seluas 750 ha sebelumnya dikelola oleh 300 Kepala Keluarga (KK) sebagai kelompok tani plazma kelapa sawit yang merupakan sebagai sumber mata pencaharian namun kini dikuasi pihak Pemerintah Kabupaten. Petani sudah mengadu dan melapor keberbagai instansi terkait penyerobotan tanah ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Satgas Mafia Hukum, Komas Ham, BPN RI serta Ombudsman.

Pada tahun 2012 Ombudsman menanggapi penanganan laporan pengaduan Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri di Kab Tanjung Jabung Timur  dengan bunyi sebagai berikut ”Pemerintah Kab Tanjung Jabung Timur tidak konsisten melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut sehingga permasalahan tersebut  belum memperoleh penyelesaian maka tanggal 1 Maret 2012 Ombudsman  kembali melakukan pertemuan yang dihadiri oelh wakil gubernur Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Wakil dari Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih, Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Ketua KUD Harapan Baru, dan PT BBIP”.

Namun dari hasil mediasi Ombudsman tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melaksankan keputusan bersama tersebut hingga saat ini. Sehingga kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri kembali mengadu ke Ombudsman tertanggal 9 Juli 2019. Dan  selama 7 Tahun kelompok Tani tidak mendapatkan apa yang sudah dimediasikan dan pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak konsisten.

Dalam hal ini Ombudsman dianggap gagal  memediasi antara Kelompok Tani dengan  Pemkab Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Tani Makmur Bersama, Karma Acu kepada Japos.co, Kamis (11/7).

Karma Acu juga menjelaskan bahwa pengaduan sudah keberbagai instansi, namun hingga kini kelompok tani belum mendapatkan keadilan.

“Kami sudah berkirim surat ke instansi namun tidak mau menjawab surat –surat petani termasuk BPN RI, “jelasnya.

Lanjut Karma, “Hari ini saya coba mengadu kembali ke Kementerian Dalam Negeri lalu saya diarahkan ke Inspektorat dan bertemu dengan auditor,” tuturnya.

Karma berharap agar permaslahannya cepat terselsaikan, karena masyarakat kelompok petani saat ini hidup dalam kemiskinan dan tidak bisa menyekolahkan anak- anaknya.

“Saya ingin cepat selsai permaslahan ini karena kami sudah 12 tahun tidak memperoleh hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut, kami harus kerja serabutan untuk membiayai hidup,” lirihnya.

Karma juga meminta agar Presiden Jokowi turun tangan dalam perkara penyerobotan lahan sawit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah menyengsarakan petani.

Sementara Setio Budi selaku Auditor Kementerian Dalam Negeri menanggapi permasalahan penyerobotan tanah oleh Pemkab Tanjab Timur milik Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri di Kab Tanjung Jabung Timur menjelaskan upaya tugas sebagai inspektorat akan meminta kepada Gubernur Jambi untuk menjembatani permaslahan kelompok tani dengan pemerintah setempat.

“Silahkan mengajukan permohonan kembali kepada Menteri Dalam Negeri terkait kasus tersebut agar inspektorat meminta kepada Gubernur Jambi agar Pemkab Tanjung Jabung mematuhi keputusan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan kelompok tani yang sudah dimediasi Ombudsman,” jelas Budi kepada Japos.co di Kantor Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Kamis (11/7). (Jhon)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!