Diduga Jabatan Kepala KUA Di Pandeglang Banyak Kadaluwarsa

Pandeglang, JAPOS.CO – Sejumlah Personil Kantor Kepala Urusan Agama (KUA) khususnya yang sekarang menjabat sebagai Kepala KUA di beberapa Kecamatan untuk Wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terindikasi banyak yang sudah mengalami batas waktu.

Hanya saja persoalan itu sepertinya bukanlah sebuah pelangaran atau pelecehan aturan sebagaimana hasil regulasi yang telah di tuangkan dalam bentuk keputusan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Tanggal 8 Desember Tahun 2017. Tentang petunjuk dan pelaksanaan Masa Bhakti Kepala KUA. Keputusan tersebut mengemuka berdasarkan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 26 pasal 7 ayat 2.Sebab dari hasil investigasi Jaya Pos beberapa KUA umumnya masih di jabat oleh personil lama yang padahal Mereka harus kembali menduduki posisi semula sebagai penghulu yakan tetapi masih di wilayah kerja KUA.

Menurut  salah satu Kepala KUA di Kecamatan berbeda kepada Japos.co yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Jabatan Kepala KUA itu paling lama hanya 4 Tahun akan tetapi jika dalam pelaksanaan tugasnya di anggap baik, maka yang bersangkutan di posisikan kembali  ke dua kalinya menjabat.

“Satu periode dengan syarat harus  di tempatkan di Kecamatan berbeda, namun  apabila kinerjanya masih cukup mumpuni maka personil tersebut kembali bisa menjabat sebagai Kepala untuk ketiga kalinya itupun dengan catatan harus jeda terlebih dahulu selama satu periode,” jelasnya.

Sementara Kepala KUA yang lain mengatakan ,”Sebenarnya saya sendiri selama menjabat sebagai Kepala KUA masa bhaktinya sudah bisa di katakan kadaluwarsa. Cukup tahu saja soal posisi kami, tetapi ada juga rekan kami satu atau dua yang sudah kembali di posisikan sebagai penghulu, “ tuturnya.

Sebaiknya untuk memperoleh penjelasan dan kejelasan yang pasti dan akurat wartawan bisa menghubungi Bimas Kabupaten Pandeglang.

“Saya sendiri belum mempelajari mekanisme itu,” ungkap salah satu Kepala KUA.

Menanggapi hal tersebut, R Cakrabuana salah satu Advokat mengatakan mencermati persoalan tersebut sejatinya pihak terkait konsisten pada aturan yang telah di apresiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Islam berlandaskan pada Peraturan baku Menteri Agama.

“Atau jangan – jangan hal tersebut sengaja di berlakukan semacam pembiaran sekaligus membuka ruang Nepotisme dan jual beli jabatan,” singkatnya. ( RUS ) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!