Pemerintah Pusat Diminta Audit Kades Terkait DD 2015-2019

Kuala Kapus, JAPOS.CO -Pemerintah pusat seharusnya turun ke desa  untuk mengaudit pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2015-2019, karena dana tersebut diduga banyak yang disalahgunakan unuk memperkaya oknum kepala desa (Kades). Sebab sebelum menjabat, sejumlah oknum kepala desa banyak yang hidup pas-pasan.  Namun, setelah menjabat mereka bisa membeli mobil dan  memiliki rumah di kota. Padahal kebanyakan dari mereka tidak memiliki  pekerjaan sampingan, selain menjadi Kades.

Masukan kepada pemerintah itu disampaikan, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat  Komisi Pengawas Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi (DPD LSM KPK Tipikor) Kabupaten Kapuas, Rudi Hartono melalui postingan di akun facebook miliknya. Setelah cukup lama mengamati pelaksanaan DD di daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Seharusnya pihak pemerintah pusat agar cepat turun ke setiap desa untuk segera mengaudit dana desa tahun 2015/2019. Karena banyak sekali dugaan dana tersebut buat memperkaya oknum kepala desa, sebab kalo mau mencari dimana korupsi oknum kaepala desa satu-satunya yaitu audit pelaksanaan penggunaan dana dari 2015. Dan juga cek kekayaan oknum kades sebelum menjabat, dan usut kekayaan oknum kades setelah menjabat. Sebab ada sebagian oknum kades sebelum menjabat hanya hidup pas-pasan. Setelah menjabat sudah bisa membeli mobil dan membangun rumah di kota. Sedangkan usaha sampingan selain jadi kades tidak ada. Kok bisa punya satu sampai dua mobil dan mempunyai rumah baru ? Patut dicurigai !“ Tulis Rudi Hartono, Sabtu (6/7).

Postingan Rudi Hartono tersebut  pun viral. Hingga di sukai 169, komentari 81 dan  dibagikan sebanyak 17 kali oleh sejumlah pemilik akun. Mengomentari  artikel  tersebut, sebagian besar warga net setuju dan mendukung dengan saran tersebut.  Seperti pemilik akun Carda Kalvi menyarankan kepada pemerintah pusat agar turun langsung ke lapangan melakukan audit dan jangan hanya menerima laporan rutin dari pemerintah kabupaten. “Setuju bro, kapan pemerintah pusat langsung turun jangan hanya berharap dengan laporan rutin sang penguasa keabupaten sebagai pelindung oknum kades yang pak Rudi Hartono maksud,” tulisnya.

Menurut Calvin Carda, kalau pemerintah hanya menerima laporan SPJ, ada kemungkinan  sebagian besar DD tersebut ditilep menggunakan kwitansi   pembelian barang dan jasa yang nilainya lebih besar dari nilai  fisiknya. “Kalo hanya menerima laporan SPJ, bisa ditilep pakai kwitansi dan cap pembelian barang dan jasa bisa besar supaya dpt banyak tapi fisik sakit bro, setuju jika pusat secepatnya periksa kita juga punya banyak. Saksi dan bukti yang kuat bro,” komen Calvin Carda.

Selain Calvin Cadra, pemilik akun Siyaff Vand menuli, “Sebagai masyarakat awam kami di desa hanya tau rapat, tanda tangan, progres yang akan datang, setelah kegiatan, kades sudah bisa beli mobil, bahkan bisa dua mobil sekaligus. Maaf menuduh sih tidak, tapi kayaknya masa kini setiap kades harus pakai mobil jika bepergian. Saya setuju jika pemerintah pusat turun langsung ke desa untuk mengawasi dana sampai dimana realisasi dan tujuannya,” tulisnya. (Mandau)

65 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!