Syarat Lelang Proyek Jembatan Air Keranak PU Babar Nyeleneh

Bangka Barat, JAPOS.CO – Syarat lelang proyek jembatan Air Keranak di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nyeleneh. 

Lelang proyek senilai Rp.7,5 miliar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)  Bangka Barat ini membuat syarat yang dianggap nyeleneh (berat). Padahal sesuai kualifikasi usaha hanya perusahaan kecil.  

” Hampir semua proyek di Pemkab Bangka Barat mulai dari jalan sampai jembatan semuanya diarahkan.  Bukan jadi rahasia umum lagi,  apalagi bikin syarat lelang yang nyeleneh dan mengada-ada seperti ini,” ujar salah satu kontraktor yang enggan menyebutkan namanya. 

Menurutnya, dirinya adalah salah satu di antara kontraktor lokal lainnya yang dizolomi. “Semuanya sudah diarahkan, misal proyek jalan kontraktor A dapat 3, kontraktor B dapat 2 dan kontraktor C dapat 5. Pun demikian proyek jembatan sudah dibagi-bagi.  Lelang itu jangan tidak syaratnya saja, ” keluhnya saat dibincangi di Pangkalpinang,  Minggu (7/7/2019). 

Kemudian,  katanya,  syarat nyeleneh yang dimaksud adalah perusahaan yang memberikan dukungan peralatan harus memiliki sertifikasi mutu (ISO 9001.2015).  

“Masih banyak lagi syarat yang nyeleneh seperti memiliki sertifikat management keselamatan dan kesehatan kerja (OHSAS 18001:2007) dan sertifikat management lingkungan (ISO 14001:2015) dan terakhir perusahaan harus memiliki 10% dana dari HPS (harga pokok satuan) serta AMP (asphalt mic plant)  harus juga sertifikat ISO,” bebernya.  

Dengan beratnya syarat tersebut,  dirinya berharap ada kebijakan Pokja maupun PPK dan Kepala Dinas untuk segera merubah syarat lelang. “Saya mewakili kontraktor yang dizolimi minta diubah.  Jangan zolim sama orang.  Kita ini mau makan di kampung sendiri,  jgn dipersulit, ” pintanya.  

Sementara itu,  Aidin selaku Kabid Bina Marga sekaligus Sekretaris Pokja proyek Jembatan Air Keranak saat dikonfirmasi mengatakan terkait AMP harus bersertifikat ISO itu sudah ada aturannya dari Kementerian PU. Istilahnya untuk K3 la namanya, dari segi lingkungan juga.   

“Termasuk juga kelayakan operasi harus juga ada karena sekarang ini banyak tidak ada surat menyuratnya dan nantinya kami yang kerepotan jika diperiksa, ” ungkap Aidin. 

Aidin juga menyangkal,  jika proyek jembatan Air Keranak diarahkan.  “Tidaklah kami arahkan,  semuanya sesuai aturan. Tidak ada mau menangkan salah satu peserta,” bantahnya.   

Kadis DPUPR Bangka Barat, Suharli mengaku kalau dirinya tidak dilibatkan terkait syarat lelang proyek tersebut.  ” Itu semua ada pokjanya.  Silahkan tanya langsung sama pokja atau PPK yang berhubungan langsung.  Saya selaku kepala dinas tidak bisa intervensi,” katanya beberapa waktu lalu. (Oby)

 443 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *