Pencanangan Zona Integritas Di Pengadilan Agama Mukomuko

Mukomuko, JAPOS.CO – Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disaksikan oleh Bupati Mukomuko bersama Forum Komunikasi  Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Mukomuko bertempat di Balai Daerah Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, Rabu (26/6).

Acara tersebut juga dihadiri oleh di hadiri Bupati Mukomuko, Bpk. H Choirul Huda, SH bersama, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kab. Mukomuko oleh Kajari Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto, SH.,MH, Kapolres Mukomuko, AKBP. Yayat Ruhiyat, S.I.K, Dandim 0428 Mukomuko Letkol Inf. I Wayan Hadi Aryawan, Ketua Pengadilan Negeri, Dr. Nurcholis diwakili Panitera PN Mukomuko Tarzanto, SH.

Pencanangan Zona Integritas ini mengundang para Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Mukomuko, Para Staf Ahli Bupati Mukomuko, Para Asisten Setdakab. Mukomuko, Kepala PD di lingkungan Pemkab. Mukomuko, Camat Se-Kab. Mukomuko,Para Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Pemkab. Mukomuko, Pimpinan Perbankan yaitu, Bank Mandiri dan Bank BRI di Kab. Mukomuko,Para Kades Se-Kab. Mukomuko, Pengacara di Kab. Mukomuko.

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, Hj. Sarifah Aini dalam sambutanya mengatakan bahwa dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan  Instansi pemerintah, menjadi dasar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kab. Mukomuko.

Menurut Sarifah, di Pengadilan Agama (PA) Mukomuko sudah didukung oleh aplikasi yang merupakan program unggulan Mahkamah Agung, diantaranya SIPP “Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIWAS (Sistem Infomasi Pengawasan) e-court (Pendaftaran perkara secara secara online) dan setelah e-court  dalam waktu dekat akan ada loncing aplikasi baru dari MA yaitu e-litigation (beracara / bersidang secara online).

“Pencanangan Zona Integritas di lingkungan PA Mukomuko ini adalah salah satu wujud reformasi birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yg baik, efektif dan efisien, shingga dpt melayani masyatakat secara cepat tepat  dan propesional,” jelasnya.

Lanjutnya, Pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM dilingkungan PA Mukomuko ini akan dapat terwujud dg komitmen yg kuat dan kesamaan mindset dari semua pihak mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai dan peran serta masyarakat pencari keadilan, dengan tidak mengiming – imingi atau menjanjikan sesuatu kepada petugas pengadilan.

“Pengadilan Agama Mukomuko tidak pungutan biaya apapun kecuali panjar biaya perkara, dan panjar biaya perkara yang resmi adalah yg distor ke bank bukan dibayar kepada orang perorang. dalam hal ini disebut panjar biaya perkara, karena apabila perkara sudah selesai dan uang yg disetor masih bersisa maka uang panjar dikembalikan, dan kalau sudah 6 bulan tidak diambil kelebihannya akan disetor ke KAS Negara, tetapi sebaliknya kalau Uang yg disetor sdh habis dan perkara blm selesai maka panjar biaya harus ditambah,” terang Sarifah.

Ia juga menerangkan Zona Integritas merupakan predikat yg diberikan kepada instansi pemerintah yang mulai dari pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, kususnya dlm hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

“Target yang di capai dalam pembangunan Zona Integritas adalah hadirnya institusi yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan birokrasi yang bersih dan berorientasi melayani,” tuturnya.

Sarifah menambahkan pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi dengan birokrasi yang bersih dan melayani, di Pengadilan Agama Mukomuko dapat terwujud sehingga kami dpt memberikan pelayanan yang makin baik bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat kab mukomuko.

“Pencanangan zona integritas dengan ditandatanganinya Piagam Komitmen bersama oleh Bupati Mukomuko bersama FKPD dan Ketua MUI Kab. Mukomuko, di Pengadilan Agama Mukomuko dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Sarifah.

Sementara Bupati Mukomuko, H. Choirul Huda, SH, di Balai Daerah Mukomuko mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua unsur atas sinergitasnya sudah terjalin dengan baik .

“Ini sebagai pengabdian dari tugas kita bisa menyentuh semuanya, terkhusus Ibu Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, Ibu Hj. Sarifah Aini atas terselenggaranya kegiatan Pencanangan Zona Integritas Wilayah di Kab. Mukomuko, semua orang menginginkan sebuah nilai pelayanan, apabila sesuatu unsur sistem tidak berjalan maka akan menggangu sistem yg lain sehingga dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat,” jelas Chirul.

Menurutnya, dengan adanya Zona Integritas ini, dapat memberikan sebuah nilai seperti nilai berperkara di Pengadilan tidak dipungut biaya, adapun biaya perkara sudah ada ketentuannya di Bank sebagai wujud transparansi pelayanan, tidak akan menambah dan mengurang biaya perkara yg ditentukan sudah tertera sesuai dg ketentuan dan ini termasuk suatu langkah kita  mentaati patuh & taat pada aturan agar kita terhindar dari namanya KKN, dari unsur yg lain diharapkan saling bahu membahu mewujudkan Kab. Mukomuko lebih baik dan maju, menciptakan kebersamaan untuk menciptakan pelayanan yg baik kepada masyarakat,

“Pembangunan bisa berjalan dengang bagus apabila ditopang oleh komponen-komponen yg ada, sehingga jalannya sistem birokrasi pemerintahan menjadi baik dan bagus pelayanannya, semua orang punya etikat untuk melayani masyarakat dg baik, dan apabila suatu pekerjaan dimulai dari keikhlasan maka suatu pekerjaan yg diemban tidak merasa terbebani sehingga hasilnya menjadi baik sesuai dengan harapan,” terang Choirul

“Kita Pemerintah Kab. Mukomuko selalu berupaya dan terus-menerus melakukan inovasi-inovasi untuk menuju suatu sistem yg bagus, agar sistem menjadi baik, maka sistem birokrasi akan baik juga, dan apabila sistem tidak terbangun dg baik maka akan menjadi suatu hambatan dalam suatu organisasi yg akan berdampak pada layanan, Apabila Tatakola peraturan sudah dipatuhi dan ditaati dg baik maka akan bermuara pada tatanan birokrasi yang baik dan bersih,” pungkasnya. (JPR)

 

 

 420 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *