Lurah Rawamangun Diduga Persulit Warga Pengurusan Dokumen

Jakarta,  JAPOS. CO – Kantor Kelurahan adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan untuk pengurusan dokumen administrasi pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagai Visi-Misi-Motto Keluarahan sebagai ujung tombak pelayanan di Provinsi DKI Jakarta yang handal dan professional, mewujutkan pelayanan prima, mengutamakan kepantingan bangsa dan negara mengembangkan peran aktif mesyarakat, tepat cepat mudah dan ramah.

Namun hal itu tidak ditemui sama sekali pada pelayanan di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ini.

Lurah Rawamangun

Warga untuk mengurus dokumen saja harus berkali-kali mendatangi kantor Keluran tersebut untuk minta tangan persetujuan Lurah, tetap ditolak, pada hal syarat-syarat yang diminta sudah dipenuhi sesuai ketentuan yang ada.

Kekesalan ini dituangkan kepada redaksi Harian Jaya Pos dan JAPOS.CO ketika minta agar hal ini diekpos kemedia, agar hal ini jangan terulang lagi kepada orang lain.

“Saya kesal melihat Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamangun, Agus M Cholik yang mempersulit saya dalam pengurusan dokumen, “ ujar Andi.

Menurut Andi, kedatangannya ke Kelurahan Rawamangun untuk mengurus izin persetujuan Lurah atas dibangunnya menara milik pimpinannya.

Persyaratan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan untuk diserahkan kepada Agus M Cholik sebagai Kasie Pemerintahan.

Namun Agus menolak karena masih ada kekurangan syarat yang dibutuhkan berupa persetujuan warga dan poto copy KTP.

Menurut Andi, persetujuan warga sudah dilampirkan tanda tangan, walaupun yang menandatangan hanya satu orang.

Andi mengacu dari aturan Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengunaaan Bersama Menara Telekomunikasi Pasal 13 ayat 1,a-b dan ayat 2 menerangkan, bahwa antena 6 meter tidak perlu izin bangunan.

Kemudian Andi kembali meminta 3 orang lagi tanda tangan warga yang diketaui RT dan RW , sehingga tanda tangan warga menjadi 4 orang.

Kembali Andi mendatangi Agus M Cholik untuk menyerakan syarat tambahan yang diperlukan, Agus tetap menolak harus ada 57 orang tanda tangannya masi kurang dengan alasan tidak masuk akal.

Agus M Cholik

Untuk menguatkan argument terkait Peraturn Menteri dan Peraturan Gubernur, Andi mendatangi Biro Hukum DKI Jakarta bertemu dengan Okie Wibowo.

Dalam penjelasan Okie Wibowo, bahwa peraturan Gubernur pasal 13 ayat 5 yang bunyinya : Pembangunan menara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatas gedung dengan ketinggian maksimum 6 meter hanya diizinkan dengan bentuk bangunan menara yang tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memerlukan IMB menara.

Okei Wibowo menerangkan, “Syarat untuk itu tidak perlu banyak tanda tangan dari warga, cukup dua tiga orang sesuai halnya mengurus Undang Undang Gangguan, “jelas Wibowo tentang aturan tersebut.

Pemerhati Pelayanan Publik, Tom Pasaribu, meyayangkan sikap Lurah Rawamangun, Asianti Yasmuarsy, MKM dan Kasie Pemerintahan, Agus M Cholik kurangnya tanggap dan mengada-ada dalam melayani masyarakat.

Lurah harus dapat menerangkan kepada masyarakat acuan persetujuan warga seperti apa, padahal persetujuan warga sudah ada 4 tanda tangan.

“Menara yang diurus juga hanya 6 meter yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tentu tidak harus semua warga perlu tanda tangan, cukup beberapa warga dan diketahui RT dan RW setempat, “ ujar Tom.

Warga tentu sudah dirugikan, warga dapat mengadukan terkait hal ini kepada inspektorat , dimana Lurah Rawamangun, Asianti Yasmuarsy, MKM dan Kasie Pemerintahan, Agus M Cholik mempersulit masyarakat dalam memperoleh haknya dalam pelayanan.

Inspektorat harus memberikan sanksi tegas kepada pejabat Kelurahan Rawabangun ini, agar kedepannya jangan lagi hal tersebut terulang, ujar Tom dengan nada gemas.

Ketika wartawan Harian Jaya Pos dan JAPOS.CO mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Agus M Cholik sebagai Kasie Pemerintahan, Agus tetap berkelit harus ada tanda tangan warga tidak menyebutkan berapa orang jumlahnya, pada hal kepada Andi, Agus meminta tanda tangan 57 warga.

Jika Agus M Cholik tidak dapat mejelaskan seberapa banyak tanda tangan warga, “Itu sama saja mempersulit warga !!! dan hal ini akan diteruskan kepada Gubernur, “ujar wartawan tersebut kepada Agus!!!

“Silahkan lapor kepada Gubernur. Saya siap menhadapinya, “ ujar Agus M Cholik dengan percaya diri. (Pot)

 

 

 

 

 1,761 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *