Kampanyekan Salah Satu Capres & Caleg PSI, Kepala Desa Dihukum 1 Bulan Penjara

Bantaeng, JAPOS.CO – Sidang terdakwa atas nama Rosdiana, Kepala Desa Lonrong dugaan melakukan tindak pidana pemilu divonis 1 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Bantaeng, Rab (26/6).

Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai  memvonis Rosdiana selama satu bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan penjara.

“Rosdiana terbukti secara sah dan meyakinkan majelis melanggar pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 bulan serta Denda 5 juta rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 bulan pidana penjar serta membayar biaya perkara sebesar 2 ribu rupiah,” jelas Majelis dalam pembacaan amar putusannya.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa dengan tiga bulan penjara.

Dalam tuntutan Jaksa sebelumnya menyatakan terdakwa  terbukti melanggar pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 dengan Pidana penjara 3 bulan denda Rp. 2.000.000,- subsidiair 2 bulan kuruangan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Menurut Majelis, hal yang memberatkan terdakwa merupakan aparatur sipil negara yang seharusnya bersikap netral. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan. 

Sementara Kasi Intel Kejari Bantaeng, Budi Setyawan melalalui pesan whatsapp kepada  japos.co mengatakan atas putusan hakim tersebut pihak jaksa pikir-pikir.

“Terdakwa Rosdiana adalah kepala Desa yang dengan sengaja mengkampanyekan salah satu peserta pemilu yaitu M. FATHUL FAUZI NURDIN Nomor urut 1 dari partai PSI dan pasangan Calon Presiden Nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf dan dianggap menguntungkan salah satu peserta pemilu tersebut,”ungkap Budi Setyawan

Atas putusan tersebut terdakwa akan mengajukan banding dalam waktu sebelum tiga hari dikarenakan putusannya berupa pemidanaan murni bukan  pidana bersyarat sesuai dengan pembelaan terdakwa.

Sementara Jaksa Agung mempedomani tentang pedoman tuntutan pidana bahwa putusan pidana kurang dari setengah tuntutan JPU, maka agar JPU melakukan banding,” tegas”Budi.(Mudahri)

 

 

 

 

 

 193 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *