Ada Pekerja Di Proyek Mangkrak, PDAM Bantah Biayai Umroh Walikota Bandung

Bandung,  JAPOS. CO – Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Bandung, Soni Salimi membantah keberangkatan umroh Walikota Bandung, Oded M Danial dan istri pada 12 Februari 2019 dibiayai PDAM. Hal ini diklarifikasi Soni kepada Japos. Co, Kamis  (27/6) melalui pesan WhatsApp. Sedangkan walikota Bandung Oded M Danial tidak menjawab pesan Whatsapp dari Japos.co.

“Seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, PDAM hanya membiayai karyawan yang mendapat undian umroh saja dan itu tertuang dalam surat keputusan direksi. Pak Oded beserta ibu biaya mandiri. Kalau perjalanan dinas ke Jepang dan sesuai dengan regulasi  yang ada, dapat dibiayai oleh PDAM selama berkaitan kepentingan PDAM, ” papar Soni.

Terkait dengan proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Cikalong, Pangalengan, Kabupaten Bandung yang masih ada pengerjaan kendati  sudah diputus kontrak, Soni membantah itu bukan proyek PDAM.

Sementara sekretaris Dirut PDAM Tirtawening, Sari mengatakan yang sedang dibangun itu adalah masjid. Kalau kelanjutan proyek, katanya, belum ada pekerjaan karena belum ada lelang. Selain itu, Soni Salimi tidak mengklarifikasi adanya pekerja 5 orang yang sedang mengerjakan bangunan besar 2 lantai saat Japos.co turun ke lokasi proyek mangkrak itu medio Mei lalu.

Kasus proyek putus kontrak senilai 63 miliyar ini kini sudah ditangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ada 2 pihak yang melaporkan kasus yang berpotensi merugikan negara ini yaitu Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bandung dan seorang Advokat, Fidelis Giawa, SH.

Fidelis Giawa, SH menambahkan merasa heran proyek yang belum di lelang ulang tapi tetap dikerjakan. “Ini menyalahi aturan lagi karena sisa pekerjaan harus dilelang ulang. Pihak BPKP kan sedang melakukan audit forensik untuk menghitung berapa persen progres fisik yang sudah dilaksanakan kontraktor,” ujarnya.

“Nah sisa pekerjaan nanti akan dilelang ulang. Pengerjaan diluar itu jelas menyalahi aturan. Bila ada pengerjaan tanpa lelang alias swakelola berarti ada yang bertanggungjawab terhadap semuanya. Ini diduga untuk mengejar volume yang sudah di klaim 77% dan menutupi kelalaian pihak kontraktor. Dikatakan itu berdasarkan metoda desain and build padahal aada informasi keterlibatan konsultan lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut, ”urai Fidelis yang sedang berada di Bali saat dihubungi Japosco melalui telepon seluler, Kamis (27/6).

Fidelis menjelaskan laporan dia yang disampaikan ke Kejati Jabar itu mempertanyakan pengakuan PDAM Tirtawening bahwa proyek yang ditelantarkan kontraktor PT. Karaga Indonusa Pratama sudah mencapai 77%. “Padahal pada kenyataannya progres volume pelaksanaan proyek tidaklah mencapai sebesar itu. Selain itu adanya dugaan oknum internal kejaksaanTinggi Jabar dalam mem-backup proyek tersebut. Buktinya ada plang di 3 titik lokasi proyek yang dipasang tertulis Pembangunan Ini Diawasi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, ” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung amburadul. Proyek yang di bangun di 3 titik bernilai Rp. 63 miliar itu kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50%. Kontraktornya PT. KIP disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya. Lebih aneh lagi juga terpampang plang Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai pengacara Negara yang mengawasi proyek tersebut.

Menurut salah satu sumber  mengatakan tersungkurnya kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal.

“Proyek itu sudah menjadi bancakan dari awalnya. Oknum PDAM Tirtawening sudah meminta fee 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. Termen I dibayar 40% kepada kontraktor jelang keberangkatan direksi, walikota, dan anggota DPRD ke Jepang. Termen II sebesar 40% dicairkan menjelang pensiunnya Direktur Air Minum Desember 2018. Khusus pembayaran termen II ini tidak untuk kontraktor. Uang sekitar sebesar Rp. 25 miliar itu dengan nekatnya dibagikan kepada orang-orang yang terlibat proyek. Bahkan keberangkatan umroh walikota  Bandung  beserta keluarga dan keluarga direksi menggunakan SPJ atas nama karyawan PDAM Tirtawening. Jumlah rombongan umroh 60 orang berangkat tanggal 12 Februari 2019 lalu. Berangkatnya walikota dan rombongan ke Jepang juga menggunakan SPJ atas nama karyawan, ”ungkap sumber tersebut, baru-baru ini.

Kendati proyek vital ini di supervisi Kejati Jabar, tapi seakan tak pernah dimonitor. Menurut personil kepolisiaan dari Pengamanan Objek Vital Polda Jabar  yang berhasil temui di lokasi proyek mengaku belum pernah melihat ada orang kejaksaan yang mengontrol proyek tersebut.

Lebih jauh diungkap sumber, adik kesayangan Direktur Utama, Soni Salimi yang juga pejabat di PDAM Tirtawening juga memonopoli pengadaan PAC (Penjernih Air) termasuk untuk belanja barang dan pengadaan proyek Cikalong. Bahkan, imbuh sumber itu, untuk mengeksekusi fee 20% itu Soni Salimi mempercayakan kepada adik dan saudara lainnya yang memang juga karyawan di PDAM Tirtawening.

“Tidak hanya untuk proyek tapi juga memotong 20% dari uang swakelola di 14 bagian. Masing-masing bagian mendapatkan Rp. 100 juta/bulannya. Uang hasil pemotongan baik dari proyek maupun dari uang swakelola dengan jumlah miliaran rupiah itu di simpan dalam bentuk tunai di 2 safety room di kantor PDAM Tirtawening, ” paparnya.

Dugaan praktik korupsi sistematis dalam nepotisme kekerabatan oleh Dirut PDAM Tirtawening, Soni Salimi sudah lama menjadi buah bibir karyawannya sendiri. Betapa tidak, kepada Japos.co banyak karyawan PDAM Tirtawening mengeluh merasa sakit hati akibat tindakan-tindakan yang dianggap tidak berkeadilan. Ada satu lagi adik Soni Salimi yang mendapat sorotan karyawan PDAM Tirtawening.

Dikatakan sumber, adik bungsunya ini saat menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Pegawai ditugasi Soni untuk melaksanakan pengadaan seragam untuk 900 karyawan.

“Bahan pakain seragam itu dibeli di Sentra Tekstil Kiloan Sisa Pabrik Cigondewah. Pemborong yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan sekitar Rp. 1 miliar itu adalah oknum anggota DPRD Kota Bandung. Banyak karyawan kecewa karena selain kualitas bahannya juga kualitas jahitannya rendah. Tidak sesuai spek, “terangnya.

Lanjutnya, tidak hanya proyek, untuk penerimaan pegawai baru pun PDAM Tirtawening mengutip (baca: pungli) sejumlah uang kesetiap calon pegawai.

“Untuk semua calon pegawai maupun tenaga kontrak harus setor minimal Rp. 2 juta dengan dalih  infaq untuk mesjid Maimaskuub yang terletak di lingkungan PDAM Tirtawening. Jumlah yang diterima sebagai pegawai maupun tenaga kontrak semuanya 420 orang. Semua kutipan ini adalah ide Soni Salimi. Bahkan terakhir dia menekankan saat rapat di kantor Sistem Pengolahan Air Minum, Gedebage, Bandung, ” katanya.

Menanggapi  hal tersebut Direktur Utama PDAM Tirtawening, Soni Salimi kepada  Japosco mengakui adanya permasalahan di proyek IPA Cikalong.

“Pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikaan proyek tersebut sesuai aturan yaaa… kita putus kontrak. Sekarang sedang dihitung semua oleh BPKP. Setelah ada hitungan itu kita akan tender ulang melanjutkannya, ” ujar Soni.

Semua tudingan miring tersebut kontan dibantah Soni. Dia membantah adanya pemotongan-pemotongan. “Itu semua tidak benar. Dari mulai lelang kita menggunakan ULP dan ada pokjanya. Lelang pertama sepi peminat cuma 1. Lelang kita ulangi dan yang daftar cuma 2 perusahaan. Semua dilakukan dengan transparan dan diawasi oleh TP4D Kejati Jabar, ” tandasnya.

Terkait dengan peranan adik-adiknya di PDAM Tirtawening, Soni mengatakan adik-adiknya sudah menjadi karyawan PDAM sejak sebelum dia menjadi Dirut PDAM Tirtawening.

“Adik-adik saya karyawan sejak lama sebelum saya jadi dirut. Tentang pemotongan 20% itu tidak pernah ada. Bagian-bagian mengajukan kebutuhannya masing-masing dan besarannya tidak sama. Bagian bengkel biasanya paling tinggi karena pekerjaannya banyak. Paling tinggi memang Rp. 100 juta. Terus masalah sumbangan atau infaq, sodaqoh atau apapun namanya untuk masjid Maimaskuub bagi capeg yang diangkat itu saya hanya menyarankan,” jelas Sony.

“Saya mengajak mereka untuk beribadah di bulan suci Ramadhan ini. Di apel saya bilang kepada karyawan bahwa para capeg akan saya angkat dan tandatangani.  Saya menyarankan untuk beribadah dengan menyumbang masjid langsung berduyun duyun ke DKM. Saya mengajak mereka untuk beribadah di bulan suci Ramadhan ini.  Itu yang mengumpulkan DKM bukan saya tanya saja DKM. Saya tidak tau berapa yang terkumpulkan, ” kilahnya.

Soni juga menyatakan bahwa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di International Woman University bagi karyawan tidak melihat masa kerjanya. Mereka semua di tes ada yang masa kerjanya udah lama juga punya kesempatan. Biaya semua ditanggung perusahaan.(@lf)

 

 

 699 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *