MK : Dalil A Quo Pemohon Tidak Beralasan Hukum Terkait Dugaan Ketidaknetralan Aparat

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang lanjutan putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang di ajukan tim Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).

Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai dugaan ketidaknetralan aparat. 

Dalam permohonannya tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yakni polisi dan intelijen, dalam pelaksanaan Pilpres 2019

Hakim Aswanto berpendapat dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum,” katanya  membacakan pendapat MK dalam berkas putusan gugatan hasil Pilpres. 

“Pemohon, yakni tim Prabowo-Sandiaga, tidak memberikan bukti meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. Bukti pemohon yang diperiksa adalah surat, video, dan keterangan saksi,” jelasnya.

Menurut Hakim Aswanto, mencontohkan  bukti P111, setelah memeriksa saksama, ternyata isinya berupa imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu wajar yang dilakukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.

“Tidak ditemukan adanya ajakan memilih paslon tertentu dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online (yang) tidak serta-merta menjadi bukti tanpa didukung bukti lain. Masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya,” katanya seperti yang dilansir detik.com.

Kemudian Tim hukum Prabowo dalam permohonanya juga menyinggung arahan Jokowi sebagai presiden yang meminta agar program pemerintah ikut disosialisasi Polri. (d2/int)

 

 635 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *