Jaksa Minta Hakim Menjatuhkan Vonis Sesuai Tuntutan, Pledoi Kuasa Kuasa Hukum Harus Ditolak

Jakarta, JAPOS.CO – Sidang kasus lanjutan dengan terdakwa Ratna Sarumpaet atas penyebaran berita hoax di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/6) dengan agenda pembacaan replik.

Pada sidang sebelumnya dalam nota pembelaan (Pledoi) kuasa hukum Ratna mengatakan, sudah ada aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, merujuk keterangan ahli hukum pidana, Merti Rahmawati Argo, Reza menilai bahwa UU Penyiaran hanya khusus dilakukan di media sosial atau media penyiaran.

Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU), Reza  Murdani menganggap apa yang di sampaikan kuasa hukum Ratna Sarumpaet terkait penyiaran yang dimaksud di dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memiliki pengertian memberitahu. “Perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan kami,” jelasnya saat pembacaan replik.

“Apa yang didalilkan penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Semua hal yang penuntut umum nyatakan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terang dan nyata,” ujar Reza seperti yang dilansir kompas.com.

Salah satu dalil yang ditolak ialah pernyataan penasehat hukum Ratna dalam pleidoinya yang menyebut, tidak tepat jika kliennya dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Nomor 1 Undang-undang Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana..

Dalam repliknya Reza juga menolak dalil penasihat hukum Ratna Sarumpaet yang meragukan objektivitas sejumlah saksi berlatar belakang penyidik yang dihadirkan JPU dalam nota pembelaan yang dibacakan Selasa (18/6) silam.

“Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam KUHAP yang melarang penyidik diminta keterangan sebagai saksi. Faktanya, banyak perkara lain di mana penyidik sebagai saksi, misalnya saja dalam perkara narkotika,” kata Reza.

Lanjutnya,  Reza mengutip keterangan sejumlah ahli untuk menguatkan anggapan bahwa kasus penyebaran berita bohong Ratna menimbulkan keonaran.

“Dari keterangan ahli bahasa Wahyu Wibowo, keonaran merupakan keributan. Maksud dari keributan itu tidak hanya anarkis, melainkan juga membuat gaduh atau membuat orang menjadi bertanya-tanya,” kata Reza.

Sementara menurut ahli sosiologi hukum Trubus Rahardiansah, apabila terjadi pro-kontra konteksnya apabila ada berita bohong yang terjadi di dunia maya juga bisa terjadi di dunia nyata.

Atas perkara ini, Reza meminta majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai tuntutan JPU yakni enam tahun kurungan.

Jaksa menganggap Ratna telah menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang penganiayaan sampai menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran berita bohong.

“Oleh karena itu sudilah kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum,” imbuh Reza.(d2)

 

 203 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *