KPK Minta MOU Pertanahan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tidak Hanya Serimonial Saja

Jambi, JAPOS.CO – Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsinya adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah di bidang perbaikan sistem administrasi, pengelolaan, penerimaan daerah. Demikian disampaikan Gubernur Jambi, Fachrori Umar. 

Dikatakannya, salah satu potensi penerimaan daerah yang masih sangat potensial untuk dioptimalkan adalah barang milik daerah dalam bentuk tanah dan pemanfaatan barang milik daerah. 

“Di Provinsi Jambi, tentu sering mendengar atau mengalami sendiri bahwa gugatan hingga pendudukan fisik dan lain sebagainya yang terjadi terhadap aset dan barang milik daerah. Penyelesaian sengketa ini kadangkala menjadi sangat rumit karena masing-masing pihak memiliki bukti hukum sendiri yang kadangkala dengan kekuatan hukum yang sama,” kata Gubernur Jambi saat memberi kata sambutannya dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur Jambi dan Bupati/ Walikota se Provinsi Jambi dengan Badan Pertanahan Provinsi Jambi tentang optimalisasi penerimaam pajak pusat dan daerah serta kerjasama kejaksaan tinggi Jambi dengan Pemprov Jambi mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di hadapan KPK, di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (20/6). 

Fachrori Umar mengataka,n melalui bimbingan KPK dan kesepakatan kerjasama ini diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Kedepannya, ujar Fachrori, perlu dibuat sebuah kebijakan pada masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang bisa mendukung optimalisasi pendapatan dan penertiban barang di daerah masing-masing. Hal tersebut memang tidak mudah, namun dengan niat yang baik dan komitmen yang konsisten dirinya yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin. 

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri terus berupaya untuk tertib administrasi seperti bukti fisik atau catatan tertentu serta sertifikasi terhadap barang milik daerah yang dimiliki sebagai bukti hukum yang sah. 

“Namun kami akui masih banyak yang harus dibenahi, untuk itu ke depan kami sangat memerlukan bimbingan dari KPK secara lebih intensif terutama bimbingan mengenai cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan,” harap Fachrori. 

Selanjutnya pimpinan KPK RI, Alexander marwata mengatakan bahwa KPK mempunyai koordinator wilayah. Maka secara berkala akan memantau tindak lanjut dari MOU yang di tandatangani hari ini. Sehingga kegiatan yang ini bukan hanya sekedar serimonial saja. 

“Kita akan pantau sejauh mana penyelesaian masalah tanah dan pendapatan potensi penggalian. Masalah aset daerah sering menjadi catatan BPK dalam hal keuangan. Apalagi laporan keuangan itu tidak mendapatkan opini WTP, kebanyakan yang menjadi masalah adalah aset terutama tanah kepemilikan tidak jelas, status tidak jelas atau tanah-tanah yang dikuasai pihak ketiga, perjanjian tidak ada itu berpotensi aset bisa hilang dikuasai pihak ketiga,” tutur Alexander Marwata. (Rizal)

 303 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *