Dugaan Mega Korupsi Triliunan, Kejati Jatim Geledah Kantor YKP

Surabaya, JAPOS.CO – Sidak yang dilakukan oleh Tim Adhyaksa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di kantor Yayasan Kas Pembangunan (YKP), membuahkan hasil. Penggeledahan dilakukan sehubungan dengan dugaan kasus mega korupsi. Menurut hitungan estimasi mencapai triliunan sejak tahun 2002 silam.

“Kasus dugaan korupsi yang dilakukan YKP dan YKP mencapai kerugian sampai triliunan. Tim Kejakti Jatim menggeledah dokumen-dokumen untuk penambahan data yang nantinya memudahkan kelancaran dalam pemberkasan guna pengembangan berikutnya,” ucap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Didik Farhan Alisyahdi kepada Awak media.

Dikatakan Farhan, dalam penggeledahan menerjunkan 2 tim, masing-masing untuk YKP dan PT YKP. Penyidik berharap bisa mendapatkan barang bukti yang Akurat.

Ditanya soal berapa nilai kerugian akibat kasus Mega korupsi YKP menjawab secara detail. Farhan menyebutkan bahwa nilainya sangat luar biasa, menyentuh angka triliunan.

Menurut Didik, penyelidikan dugaan kasus korupsi Kejati juga berhasil memeriksa sejumlah saksi. Total sudah ada sekitar 20 saksi yang telah diperiksa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) memastikan dua pengurus penting YKP dan PT YKP yang akan menjalani pemeriksaan, masing-masing Ketua Pengurus YKP dan Direktur Utama PT YKP.

“Menurut keterangan dalam surat pemanggilan yang telah kami layangkan tidak mencantumkan nama. Artinya kami memanggil orang yang sedang menjabat sekarang sebagai Ketua Pengurus YKP dan Direktur Utama PT Yekape,” ujarnya kepada wartawan.

Kejati Jatim telah menerbitkan surat pencekalan terhadap lima orang pengurus YKP/PT Yekape Surabaya, masing-masing adalah Surjo Harjono, Mentik Budiwijono, Sartono, Chairul Huda, dan Catur Hadi Nurcahyo.

Kelima orang tersebut, sejak tahun 2002 sampai sekarang, selalu berputar-putar secara bergantian menduduki jabatan penting di kepengurusan YKP maupun PT YKP dan terindikasi memegang uang miliaran rupiah milik negara. Mereka di tahun 2002 dinilai dengan sengaja telah mengubah AD/ ART YKP yang sejak awal terbentuk di tahun 1954 merupakan aset Pemkot Surabaya, dan selanjutnya diprivatisasi demi meraup keuntungan pribadi.

“Pastinya mereka kita tahan agar tidak bepergian ke luar negeri demi memudahkan proses penyidikan. Penyidik Kejati Jatim mencatat YKP/ PT Yekape terakhir kali setor keuntungan dari berbagai usahanya ke kas daerah Pemkot Surabaya pada tahun 2007. Sampai sekarang YKP dan PT YKP semakin berkembang setelah memanfaatkan fasilitas milik Pemkot Surabaya dengan meraup keuntungan berlimpah,” ungkpanya.

Menurut Didik, uang miliaran rupiah sebagaimana ditemukan penyidik di rekening bank YKP/PT YKP hanyalah sebagian kecil keuntungan yang diraih. Di luar itu, masih ada banyak aset lain, seperti tanah milik negara yang nilainya triliunan rupiah. (Junn)

 326 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *