Bertindak Sewenang – wenang, Sapari Desak Presiden Joko Widodo Pecat Kepala BPOM

Jakarta,  JAPOS.CO – Eks Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs. Sapari mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, pasalnya telah bertindak sewenang-wenang terhadap dirinya. 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI diduga telah melanggar hukum karena telah memaksa Drs. Sapari pensiun belum waktunya. 

“Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Kepala BPOM RI terhadap bawahannya, sehingga patut diduga, dirinya disingkirkan secara paksa,” jelasnya dalam keterangan pers, Rabu (29/5). 

Menurut Sapari, merasa sudah menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ASN beberapa prestasi ketika menjabat sebagai Kepala BBPOM di Banjarmasin dan Kepala BBPOM di Surabaya. 

“Sebelum mencapai 2 (dua) tahun menjabat diantaranya sebagai Kepala Balai Besar POM Terbaik,” ungkapnya. 

Seharusnya, Kepala BPOM menjaga dan mempertahankan ASN-ASN yang bekerja penuh dedikasi, tanggung jawab, profesional, dan berintegritas. Bukan malah menyingkirkannya secara paksa. 

Sapari memaparkan awalnya per tanggal 3 Mei 2017 menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, kemudian per 15 Februari 2018 dimutasi sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya. 

Pada bulan September, tepatnya 21 September 2018 tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya oleh Kepala BPOM tanpa alasan dan dasar yang jelas. 

Atas hal tersebut, dia menggugat Surat Keputusan pemberhentiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan registrasi perkara Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, yang diputus tanggal 8 Mei 2019.

Adapun isi dalam amar putusannya sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
  1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya; 
  1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, NIP 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina TK.I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya; 
  1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya; 
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

 Sapari mengungkapkan bahwa sehari setelah putusan PTUN Jakarta tersebut, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:08 wib menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pensiun, yang ternyata Pensiun TMT tanggal 1 Oktober 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Ka BPOM Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito, MCP. 

“Pada saat itu kan masih melakukan upaya keberatan dan banding administrasi terhadap pemberhentiannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya,” lanjutnya. 

Sapari merasa janggal atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut, karena beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar. 

Selain itu, perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BBPOM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan apapun terhadap dirinya tidak boleh dilakukan oleh Kepala BPOM. “Harus sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,“ terangnya. 

Lebih jauh diungkapkan atas tindakan kesewenang-wenangan Kepala BPOM terhadap bawahannya tersebut, Sapari berharap agar Presiden Joko Widodo memecat Kepala BPOM, karena telah melawan hukum dan tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

“Bahkan sejak bulan November 2018 sampai sekarang akhir bulan Mei 2019 hampir 8 (delapan) bulan saya tidak menerima gaji yang menjadi “hak” nya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri,” papar Sapari. 

“Orang-orang seperti Kepala BPOM yang menjabat saat ini, yang membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi kurang berwibawa, karena oknum pembantunya ‘semau gue’ bertindak yang lari dari koridor hukum, padahal negara kita adalah Negara Hukum,” tutup Sapari. (D2)

 401 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *