Komitmen 2025 Jadi KLA, Pemkab Gumas Sosialisasi Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Kuala Kurun,  JAPOS.CO – Dalam upaya mempercepat  Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi Kabupaten/kota layak anak (KLA) tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Gumas,melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar sosialisasi kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran, di Aula Hotel Zefanya, Kamis (16/5).

Selain dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumbun,  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Barthel dan undangan lainnya, kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri  Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Layak Anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  Martani Wahyu W selaku pemateri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, Rumbun  mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut diwajibkan kepada Kabupaten/Kota untuk memberikan percepatan penanganan terkait kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) guna mendukung Kabupaten Gunung Mas Layak Anak Tahun 2025.

“Ini salah satu bentuk upaya koordinasi antar OPD dalam rangka menuju Kota Layak Anak, dimana percepatan kepemilikan akta lahir yang menjadi hak anak merupakan salah satu point penting untuk menuju  KLA (Kabupaten Layak anak),” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas (Disdukcapil) Bartel, dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa motto pelayanan Disdukcapil memberikan pelayanan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam memberikan pelayanan, Masyarakat dapat mengajukan keluhan dan keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan informasi pelayanan dokumen kependudukan secara benar adanya.

Bartel juga mengatakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah mengadakan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pustu dan Bidan Desa membantu untuk melaporkan setiap proses kelahiran dalam upaya untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Serta pihaknya juga melakukan inovasi dan terobosan untuk percepatan cakupan pemberian Akta Kelahiran anak. ”Kita juga memberikan kemudahan persyaratan (administrasi) kepemilikan Akta Kelahiran, karena kesadaran masyarakat juga minim,” terang Bartel.

Kemudian pada kegiatan sosialisasi itu, Bupati Gunung Mas, Arton S. Dohong dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian Yohanes Tuah menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak dan wajib diberikan oleh negara, maka sudah sepantasnya seorang anak mendapat akta kelahiran gratis semenjak dia dilahirkan.

Karena menurut Bupati anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) bahwa semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara.

”Anak merupakan masa depan aset bangsa sebagai penerus generasi bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan mempunyai hak-hak dan juga harus mendapat perlindungan,” pungkas Bupati dalam sambutan tertulis. (Kominfosp/Mandau)

 

 

 

 206 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *