Mutasi PNS Di Pemkab Humbahas Mendapat Perlawanan, Bupati Dikirimi Surat

Humbahas, JAPOS.CO –  Mutasi PNS di lingkungan Pemkab Humbahas mendapat perlawanan daripada komite sekolah, guru, orangtua murid bahkan masyarakat sekitar sekolah kepada Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. Sikap itu mereka tuangkan dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Bupati Dosmar Banjarnahor pada Sabtu 11 Mei 2019.

Dalam surat disebutkan, Polloria Tumanggor selaku Kepala SDN 175790 Hutagalung sejak menjabat 22 Agustus 2017 memiliki kinerja yang baik dan tidak pernah bermasalah hukum. Dari aspek waktu, juga belum saatnya dimutasi. 

Hal tersebut diketahui sesuai dengan pemberitaan yang telah diterbitkan oleh beberapa media yang ada di Humbang Hasundutan dan sekaligus adanya larangan dari pada Kepala BKD Domu Lumban Gaol agar para ASN, jangan cepat-cepat mengadu kepada wartawan. 

Terkait hal tersebut, Japos.co  mengkonfirmasi mantan Sekertaris LSM LARAS, Jules Marbun. Ia menjelaskan hak dan wewenang Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bupati .

“Seorang PNS wanita (seorang istri) yang dimutasi ke desa lain sehingga harus berpisah dengan suami dan anak. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 1 angka 3  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai,” jelasnya.

Menurut Jules, Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sedangkan ketentuan mutasi PNS yang pada dasarnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017).

Pengaturan mutasi di Pasal 73 UU ASN, Jules menyampaikan setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan ke perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri.

Masih mengenai mutasi, kata Jules pada Pasal 162 PP 11/2017 disebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

“Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan,” ungkapnya.

Selain itu, PNS dapat dimutasi untuk pengembangan kariernya. Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 82 UU ASN, kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. 

Jules menambahkan penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi salah satunya di Pasal 83  huruf c UU ASN adalah kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. 

Pengembangan kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier setelah dievaluasi oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan karier PNS yang dimaksud dilakukan melalui mutasi; dan/atau promosi. (B.N)

 411 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *